Anggota DPRD Bangka Barat Prihatin Gaji Guru PPPK Belum Cair, Desak Pemkab Segera Bayar

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Barat, Deddi Wijaya, menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus segera diselesaikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bangka Barat.

Menurutnya, keterlambatan tersebut sangat memprihatinkan karena menyangkut hak dasar para tenaga pendidik yang telah mengabdikan diri untuk mencerdaskan generasi bangsa.

“Kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Para guru PPPK sudah melaksanakan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab. Maka sudah selayaknya hak mereka dibayarkan tepat waktu. Jangan sampai keterlambatan administrasi menghambat semangat mereka dalam mendidik generasi muda,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Barat, Deddi Wijaya, kepada Bangkapos.com, Rabu (22/10/2025).

Deddi Wijaya, yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Bangka Barat, mendorong Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk segera mengambil langkah-langkah percepatan pencairan gaji. Serta memperbaiki sistem administrasi penggajian, agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.

Ia berharap proses evaluasi APBD perubahan di Pemprov Babel segera selesai, agar Pemkab dapat segera membayarkan hak gaji para guru PPPK.

“Saya berharap pemerintah daerah dapat segera menuntaskan kendala teknis yang terjadi," katanya.

Sehingga, para guru bisa kembali fokus mengajar tanpa harus khawatir soal hak mereka.

Sama halnya, disampaikan, Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih, membenarkan, pihaknya telah menerima aduan dari para guru PPPK terkait keterlambatan pembayaran gaji.

“Memang betul, saat ini masih menunggu hasil evaluasi APBD Perubahan. Prosesnya sedang berjalan, dan kami berharap kendala pembayaran ini bisa segera teratasi,” ujar Marudur.

Ia menjelaskan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) saat ini tengah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dispora) untuk mengantisipasi keterlambatan tersebut.

“Kami sudah minta agar koordinasi terus dilakukan, sambil menunggu hasil evaluasi APBD Perubahan dari Pemerintah Provinsi. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi,” tegasnya.

Marudur menambahkan, Komisi I DPRD Bangka Barat akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. 

“Kami mohon semua pihak bersabar. Mudah-mudahan prosesnya segera selesai dan gaji para guru bisa cair dalam waktu dekat,” tutupnya. 

Belum Ada Kejelasan

Sejumlah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bangka Barat mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji bulan Oktober 2025.