Riza Herdavid Komitmen Jaga TPP ASN Meskipun Efisiensi Anggaran

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen menjaga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap stabil.

Khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan secara nasional. Pemerintah daerah akan berupaya maksimal menjaga besaran TPP sebagai bentuk apresiasi kepada ASN selama kemampuan anggaran memungkinkan.

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid bilang hingga saat ini kondisi TPP ASN masih dalam keadaan normal dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Dirinya telah memberikan arahan tegas kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) agar TPP ASN tetap diprioritaskan selama anggaran daerah memungkinkan. Bahkan, ia membuka peluang kenaikan TPP apabila kondisi keuangan daerah mendukung.

“TPP masih normal. Perintah saya jelas, kalau anggarannya ada harus naik. Kalau pun harus turun, jangan sampai terasa bagi ASN,” ujar dia kepada Bangkapos.com, Senin (9/2/2026).

Riza Herdavid mengaku kebijakan efisiensi anggaran merupakan kondisi nasional yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dirinya berupaya maksimal agar besaran TPP bagi ASN tetap sama seperti tahun 2025 dan tidak ada pengurangan. Supaya dampaknya dirasakan tidak terlalu signifikan terhadap kesejahteraan ASN.

Apalagi ASN memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga terhadap kebutuhan keluarganya. 

Oleh karena itu, kebijakan terkait TPP harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan aparatur. Dirinya pun turut mengaku senang dengan kinerja ASN di Kabupaten Bangka Selatan selama 23 tahun perjalanan daerah tersebut. Ia menilai, perubahan dan perkembangan Kabupaten Bangka Selatan dari waktu ke waktu tidak terlepas dari kontribusi ASN.

“Di tengah kinerja mereka yang saya nilai hari ini, 23 tahun Kabupaten Bangka Selatan before and after-nya (Sebelum dan sesudah-Red) bisa membuat kami senang dengan kinerja ASN,” kata Bupati.

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menargetkan pemberian TPP ASN pada tahun 2026 dapat kembali berjalan normal. Secara umum, skema TPP tahun 2026 direncanakan tidak jauh berbeda dengan pola yang diterapkan pada tahun 2025.

Pemerintah daerah tetap mengacu pada sistem pemberian TPP berbasis kinerja dan disiplin pegawai. Situasi fiskal daerah saat ini dinilai relatif sama seperti tahun sebelumnya. 

Pada awal tahun 2025, TPP sempat dibayarkan penuh kepada ASN. Namun, memasuki pertengahan tahun, pemerintah daerah terpaksa melakukan penyesuaian berupa pemotongan sebesar 30 persen karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk tetap menjalankan sistem TPP berbasis kinerja secara konsisten.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 tentang TPP. Dalam regulasi tersebut, pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja. Penilaian produktivitas kerja memiliki bobot sebesar 60 persen, sedangkan penilaian disiplin kerja sebesar 40 persen dari besaran TPP yang diterima ASN. 

“Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas atau penilaian dari pejabat penilai kinerja terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya,” ucapnya.