Rupiah Tertekan, Apa yang Harus Dilakukan Daerah?

Dukungan terhadap UMKM perlu dibuat lebih konkret dan berkelanjutan. Pendampingan tidak cukup hanya dalam bentuk pelatihan sesaat atau kegiatan seremonial. Pelaku UMKM membutuhkan akses pembiayaan yang lebih mudah, pendampingan pencatatan keuangan, bantuan efisiensi produksi, pemasaran digital, akses bahan baku, dan koneksi ke pasar yang lebih luas.

Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial dari Bank Indonesia telah memberi ruang bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor prioritas, termasuk UMKM dan ekonomi inklusif. Peluang ini perlu diterjemahkan secara nyata di daerah agar benar-benar sampai kepada pelaku usaha produktif.

Selain memperkuat UMKM, daerah juga perlu menjaga stabilitas harga pangan. Bagi masyarakat, dampak ekonomi paling terasa bukanlah istilah teknis seperti DXY, yield, NDF, atau capital outflow, melainkan harga kebutuhan sehari-hari. Jika pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan kenaikan harga pangan, beban masyarakat akan makin berat. Oleh karena itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah perlu makin aktif memastikan pasokan, distribusi, dan keterjangkauan harga.

Digitalisasi ekonomi daerah juga perlu dilihat sebagai bagian dari strategi ketahanan, bukan sekadar mengikuti tren. Bank Indonesia telah mengarahkan kebijakan sistem pembayaran 2026 pada inovasi pembayaran digital, perluasan QRIS antarnegara, serta penguatan digitalisasi daerah melalui program P2DD dan KATALIS. Bagi daerah, digitalisasi tidak berhenti pada penggunaan QRIS di warung atau toko. Lebih dari itu, digitalisasi dapat membantu UMKM memperluas pasar, mempercepat transaksi, memperbaiki pencatatan usaha, memudahkan akses pembiayaan, dan meningkatkan transparansi ekonomi.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah literasi keuangan dan literasi nilai tukar. Banyak pelaku usaha kecil belum sepenuhnya memahami mengapa harga bahan baku bisa naik ketika rupiah melemah, bagaimana mengatur stok, menghitung ulang biaya produksi, atau menjaga arus kas. Padahal, kemampuan sederhana seperti ini sangat menentukan ketahanan usaha. Perguruan tinggi, perbankan, Kantor Perwakilan BI, dinas koperasi dan UMKM, serta komunitas bisnis dapat berkolaborasi memberikan edukasi praktis yang mudah dipahami dan langsung dapat digunakan pelaku usaha.

Pada akhirnya, pelemahan rupiah mengingatkan bahwa Bangka Belitung perlu membangun struktur ekonomi yang lebih beragam jangan hanya terfokus pada unggulan timah dan industri pengolahan timahnya. Daerah ini memiliki sejarah ekonomi yang kuat pada sektor sumber daya alam. Namun, masa depan ekonomi daerah tidak boleh hanya bergantung pada komoditas. Ekonomi lokal perlu diperluas ke pariwisata berkualitas, ekonomi kreatif, produk olahan, perikanan bernilai tambah, pertanian modern, dan jasa berbasis digital.

Makin beragam struktur ekonomi daerah, makin kuat pula daya tahannya. Jika satu sektor melemah, sektor lain dapat menopang. Inilah makna ketahanan ekonomi daerah yang sesungguhnya: bukan sekadar mampu bertahan ketika tekanan datang, tetapi mampu terus bergerak, beradaptasi, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Rupiah boleh tertekan, tetapi daerah tidak boleh pasif. Justru dalam situasi seperti ini, daerah harus bergerak lebih cepat, lebih kreatif, dan lebih berpihak pada ekonomi masyarakat. (*)