DPRD Babel Soroti Harga Sawit Anjlok, Minta Dugaan Permainan Ekspor CPO Diusut

Ringkasan Berita:

• Harga TBS sawit di Bangka Belitung turun drastis dan memicu sorotan DPRD Babel. 
• Eddy Iskandar meminta pemerintah segera turun tangan mengawasi pabrik sawit, di tengah munculnya dugaan manipulasi ekspor CPO yang sedang diselidiki pemerintah pusat.

BANGKAPOS.COM--Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menyoroti tajam anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di wilayah Bangka Belitung yang terjadi secara mendadak dalam beberapa waktu terakhir.

Ia menilai penurunan harga tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraup keuntungan sepihak, terlebih setelah muncul isu kebijakan ekspor sawit melalui satu pintu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Eddy, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena kebijakan ekspor satu pintu sejatinya belum diberlakukan dalam waktu dekat.

“Terjadi seketika, kami melihat persoalannya apa yang menjadi aturan baru. Karena aturan ekspor satu pintu itu kan baru dilaksanakan per 1 Januari 2027,” kata Eddy Iskandar kepada wartawan di Kantor DPRD Babel, Selasa (26/5/2026).

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, aktivitas perdagangan sawit saat ini seharusnya masih berjalan normal sehingga penurunan harga secara drastis dinilai perlu ditelusuri lebih jauh.

Ia juga meminta pemerintah daerah bersama dinas terkait segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan, termasuk memverifikasi kondisi tangki penyimpanan di pabrik kelapa sawit (PKS).

“Karena mengatakan tangki penuh atau tidak, harus dilihat. Sehingga tidak menerima buah dari masyarakat. Jangan sampai pabrik mengambil keuntungan di dalam kondisi saat terjadinya perubahan ini,” ujarnya.

Eddy menekankan pemerintah daerah tidak boleh kalah oleh pihak-pihak yang diduga memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan sesaat di tengah ketidakpastian pasar.

“Pemerintah tentu tidak boleh kalah dari segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan sesaat seperti itu. Harus diutamakan kepentingan lebih besar ekonomi masyarakat dan daerah,” tegasnya.

Ia bahkan mendorong pembentukan tim gabungan yang melibatkan aparat penegak hukum (APH) guna memantau kondisi di lapangan serta memastikan harga yang telah disepakati benar-benar dijalankan.

Baca juga: Rupiah Melemah ke Rp17.857 per Dolar AS, Harga Elektronik Diprediksi Ikut Naik

Harga CPO di pasar Global Melemah

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kurniawan, menjelaskan penurunan harga TBS dipengaruhi melemahnya harga crude palm oil (CPO) dan kernel di pasar global pada periode 17–31 Mei 2026.

“Harga TBS turun memang disebabkan harga CPO dan kernel rendah, informasi dari pabrik, kata pengusahanya seperti itu. Tentu kita harapkan harga sebaik mungkin,” kata Kurniawan.

Ia menjelaskan penetapan harga TBS dilakukan secara rutin dua kali dalam sebulan berdasarkan data perusahaan perkebunan dan PKS yang masuk ke pemerintah daerah.

“Nanti ada perhitungan harga, tergantung data yang masuk dari perusahaan yang kita input setiap bulannya. Dilakukan secara rutin dua kali dalam sebulan, setiap tanggal 7 dan 17,” ujarnya.

Baca juga: Hukum Hewan Kurban Belum Disembelih hingga Hari Tasyrik, Apakah Masih Sah? Ini Penjelasannya

Dugaan Manipulasi Nilai Ekpos CPO Sawit

Di tengah polemik harga sawit tersebut, pemerintah pusat juga tengah menelusuri dugaan praktik manipulasi nilai ekspor atau underinvoicing oleh sejumlah eksportir minyak sawit mentah (CPO) nasional.