Sosok Velix Wanggai, Ditunjuk Prabowo jadi Ketua Komite Percepatan Pembangunan Papua, Stafsus SBY

BANGKAPOS.COM -- Presiden Prabowo Subainto resmi melantik 10 orang dalam Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Sosok Velix Vernando Wanggai ditunjuk sebagai Ketua Komite tersebut.

Ia nantinya akan memimpin sembilang orang, yakni John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, dan Ribka Haluk.

Baca juga: Profil Ade Safri Simanjuntak, Lulusan Akpol 1996 Pecah Bintang Satu, Pernah Jadikan Komjen Tersangka

Lalu ada lagi Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yani, John Gluba Gebze, dan Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale.

Mereka dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Presiden RI Prabowo Subianto melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Sosok Velix Wanggai

Nama Velix Wanggai tak asing dalam birokrasi pemerintah pusat.

Baca juga: Sosok Brigjen Ahrie Sonta Nasution, Ajudan Prabowo jadi Jenderal Termuda Polri, Lulusan Akpol 2002

Dia pernah didapuk menjadi Staf Khusus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain menjadi stafsus di era SBY, dia juga pernah menjabat sebagai Deputi di Sekretariat Wakil Presiden era Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin.

Selain dikenal di pusat pemerintahan, dia juga pernah diangkat menjadi Penjabat Gubernur Papua Pegunungan pada 2023.

Velix Vernando Wanggai adalah seorang aktivis, ahli hubungan internasional, dan birokrat asal Indonesia yang berasal dari Papua.

Ia lahir pada 16 Februari 1972 di Jayapura, Irian Jaya (sekarang Papua).

Velix merupakan putra dari Sofyan Wanggai dan Ita Nurlita dan memiliki satu kakak bernama Dr. H. Toni Victor Mandawiri Wanggai, M.A.

Ia menikah dengan Herwin Meiliantina dan memiliki empat anak: Venna Aisyah Refornisa Wanggai, Muhammad Fadhil Qoraano Wanggai, Cordova Maulana Wanggai, dan Qowabi Hanif Suryakusuma Wanggai.

Pendidikan dan Karier

Velix Wanggai menamatkan SMA Negeri 2 Jayapura pada 1991 dan melanjutkan pendidikan S1 Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), lulus tahun 1996.

Ia melanjutkan S2 di Flinders University Australia dan program doktor (S3) di Australian National University, kemudian menyelesaikan S3 di bidang Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada 2017.

Kariernya bermula sebagai Staf Perencana di Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pada 2009, ia diangkat sebagai Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertugas memberikan masukan terkait pembangunan daerah dan otonomi daerah.

Sejak 23 Agustus 2022, menjabat sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan di Sekretariat Wakil Presiden RI.

Pada 12 November 2023, diangkat sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan hingga Maret 2025.

Pada 8 Oktober 2025, Velix diangkat sebagai Ketua Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, ia juga merangkap sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Transmigrasi RI sejak November 2024.

Velix Wanggai dikenal sebagai sosok birokrat yang berpengalaman panjang dengan keahlian di bidang hubungan internasional, pembangunan daerah, serta otonomi khusus Papua, yang aktif memberikan kontribusi strategis baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tugas Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah lembaga yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Komite ini berfungsi sebagai pelaksana yang membantu koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan percepatan pembangunan serta pelaksanaan kebijakan Otsus di wilayah Papua.

Tugas dan Fungsi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua:

-Membantu sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Papua.

-Melakukan evaluasi dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua.

-Memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, serta pertanggungjawaban terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan Otsus Papua.

-Memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan menyelesaikan masalah strategis terkait pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan.

-Mengontrol pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan sesuai Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.

-Melaporkan pelaksanaan pembangunan dan Otonomi Khusus Papua kepada Presiden.

-Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Presiden.

Komite ini beranggotakan para pejabat publik, tokoh lokal, mantan pejabat militer dan pemerintah daerah yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam pembangunan dan pengelolaan Otonomi Khusus di Papua. 

Lembaga ini bersifat nonstruktural dan berada dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Wakil Presiden memimpin Badan Pengarah, sementara Komite Eksekutif bertugas menjalankan operasional dalam percepatan pembangunan dan kebijakan Otsus Papua.

Karena Komite ini baru dilantik pada Oktober 2025, fungsinya sangat strategis untuk memastikan percepatan pembangunan Papua berjalan efisien dan selaras antara berbagai pihak terkait, terutama dari pusat dan daerah.

(Bangkapos.com/Tribun-Medan.com/Kompas.com)