Reaksi Menkeu Purbaya Soal Pernyataan Jokowi soal Whoosh, Begini Katanya

BANGKAPOS.COM - Reaksi Menkeu Purbaya Soal Pernyataan Jokowi soal Whoosh, Begini Katanya

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Joko Widodo atau Jokowi soal Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh

Menkeu Purbaya menilai ada benarnya pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang mengatakan Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh dibangun bukan untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai investasi sosial.

“Ada betulnya juga sedikit,” kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat diminta menanggapi soal  pernyataan Jokowi sebagaimana dilansir dari Kompas TV,, Selasa (28/10/2025).

Baca juga: Benarkah Presiden Prabowo Pulang Lebih Awal dari KTT ASEAN Karena Media Malaysia Salah Sebut Nama?

Purbaya menuturkan, proyek kereta cepat memang memiliki misi pengembangan wilayah secara regional.

Namun menurutnya, pengembangan ekonomi di titik-titik pemberhentian kereta cepat belum sepenuhnya berjalan dan menjadi pekerjaan rumah agar dapat dimaksimalkan untuk masyarakat.

“Karena kan whoosh sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan. Mungkin dimana ada pemberhentian di sekitar jalur whoosh, supaya ekonomi deskripsi itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi enggak, ada betulnya Pak,”

Bantah Merugikan Negara

Sebelumnya, Jokowi membantah anggapan bahwa proyek Kereta Cepat "Whoosh" merugikan negara.

Menurut Jokowi, kereta cepat Jakarta-Bandung yang diresmikan pemerintahannya pada 2023 lalu memberi keuntungan sosial kepada masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa proyek KCIC yang dicetuskan pemerintahannya bertujuan untuk mendorong masyarakat naik transportasi umum.

Tidak hanya itu, Jokowi pun mengklaim kerugian akibat kemacetan di Jakarta dan Bandung jauh lebih besar dari utang kereta cepat.

“Dari kemacetan itu, negara rugi, secara itung-itungan di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira (kerugian) di atas Rp100 triliun per tahun,” kata Jokowi saat ditemui wartawan di Surakarta, Jawa Tengah, Senin (27/10/2025).

Oleh karena itu, Jokowi pun meminta publik tidak menilai untung-rugi kereta cepat dengan perolehan laba.

“Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum tidak diukur dari laba, tetapi diukur dari keuntungan sosial,” kata Jokowi.

“Social return of investment, misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat jadi lebih baik, kemudian polusi yang berkurang, waktu tempuh yang lebih cepat. Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal.”

(Kompastv/kompas/Tribunnews)