Bos Projo Budi Arie Usul Tenor Utang Whoosh Diperpanjang 60 Tahun

Ia menilai hal tersebut diperlukan sebelum melanjutkan proyek Kereta Cepat hingga ke Surabaya.

“Proses hukum harus dilakukan karena kita negara hukum, karena itu tadi benar, audit aja dulu, kalau kita mau melanjutkan ke Jakarta Surabaya harus ada audit menyeluruh terhadap program atau proyek ini,” ucap Budi Arie dalam keterangannya di Kompas Petang, Rabu (29/10/2025).

“Karena saya melihat sesuatu dilihat dari kebijakan atau programnya, ini kredibilitas program bahwa kita perlu transportasi publik, iya, bahwa di level teknis banyak problematika silakan saja, apalagi kalau ada konsekuensi hukum. Silakan saja diproses secara hukum, saya dukung itu kok, kalau ditanya, silakan saja, cuma harus tetap praduga tidak bersalah.”

Oleh karena itu, Budi Arie mendorong penegak hukum memeriksa pihak penyelenggara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Ini kan bisa ditanya satu-satu gitu loh, manakala mereka ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum, ya diproses saja secara hukum, begitu,” ujar Budi.

“Kita ini mendukung transparansi, mendukung pemerintah yang bersih, tetapi juga jangan semena-mena atau serta-merta dengan gampangnya, ini gagal. Nanti setelah Pak Prabowo nggak jadi presiden diubek-ubek lagi soal MBG, soal koperasi Desa Merah Putih, soal Perumahan Rakyat program-programnya kebijakan pemerintah.”

Jokowi Sebut Whoosh Tidak Untuk Cari Laba

Sebelumnya, Jokowi menegaskan pembangunan Whoosh sejak awal tidak ditujukan untuk mencari laba, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang.

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” ujar Jokowi di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, Senin (27/10/2025).

Jokowi menjelaskan, proyek kereta cepat lahir dari upaya pemerintah mengatasi kemacetan parah di kawasan Jabodetabek dan Bandung yang sudah berlangsung puluhan tahun.

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun, kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, kerugian ekonomi akibat kemacetan mendorong pemerintah menghadirkan moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, dan Whoosh agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. 

Menurut Jokowi, manfaat sosial lain dari proyek Whoosh mencakup efisiensi waktu tempuh, penurunan emisi karbon, hingga peningkatan produktivitas.

“Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian seperti MRT,” katanya.

Respons Purbaya soal Pernyataan Jokowi