Profil Agus Pambagio & Kisahnya Tahu Ide Kereta Cepat Whoosh Jokowi : Saya Hampir Jatuh dari Kursi

BANGKAPOS.COM - Agus Pambagio adalah pengamat kebijakan publik yang ikut menyorot dan mengaku tahu soal ide proyek kereta cepat Whoosh era Jokowi.

Agus Pambagio berlatar pendidikan lulusan Institut Teknologi Tekstil Bandung dengan gelar sarjana pada tahun 1984.

Lalu, ia mengambil pendidikan magister The George Washington University, Amerika Serikat, pada tahun 1990.

Agus Pambagio lahir pada 24 Oktober 1959. 

Agus Pambagio dikenal sebagai seorang pengamat kebijakan publik yang sering kali kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Memulai kariernya di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sejak tahun 2000-an, Agus kerap memberikan masukan dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan publik. 

Kisah Agus Pambagio Kaget Saat Tahu Ide Kereta Cepat Whoosh dari Jokowi

Secara blak-blakan, Agus Pambagio mengungkap bahwa megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, adalah ide yang digagas langsung oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Agus mengaku pernah dipanggil langsung oleh Jokowi ke Istana Bogor untuk bicara perihal kereta cepat.

 Sosok yang vokal menolak proyek kereta cepat itu mengungkap isi percakapannya dengan Jokowi saat dipanggil ke Istana.

Agus mempertanyakan siapa sosok ide pencetus proyek Whoosh kepada Jokowi, terutama ketika mengalihkan kerja sama dari Jepang ke China.

Saat mengetahui ide tersebut muncul dari benak Jokowi sendiri, Agus Pambagio seketika kaget dan hampir jatuh dari kursi.

"Saya dipanggil, saya bilang 'Pak ini ide siapa?' 'Ide saya Mas.' Saya hampir jatuh dari kursi. Kaget kan saya pikir idenya Menteri BUMN atau siapalah," kata Agus, dikutip dari YouTube Abraham Samad, Senin (27/10/2025).

Agus mengatakan Jokowi bercerita kepadanya, proyek Whoosh bisa dijalankan oleh Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno, karena Menteri Perhubungan saat itu, Ignatius Jonan menolak, tidak setuju.

 "'Saya kan menyerahkan pada Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan tidak setuju. Ya sudah, saya perintah Menteri BUMN untuk meneruskan.'" kata Agus menirukan ucapan Jokowi.

Dikatakan Agus, Jokowi ingin membangun proyek kereta cepat itu karena ia merasa nyaman saat mencoba langsung kereta cepat itu di China.

"'Waktu itu saya di Beijing, saya diajak naik kereta itu ke Shanghai atau ke mana, cepat sekali dan bagus, enak sekali.' Xi Jinping nanya, 'Bapak mau?' 'Saya mau.'" kata Jokowi ditirukan Agus.

Agus juga menjelaskan kepada Jokowi terkait dengan perbedaan antara pembuatan kereta cepat dari pihak Jepang dengan pihak China.

"Jepang gini, kalau kita bicara loan itu detail banget dan ribet, tapi setelah itu selesai kaya MRT kan selesai. Kalau di China kebalikannya, gampang di depan sekarang susahnya di belakang," tuturnya.

Sebelumnya, terjadi polemik publik mengenai dugaan mark-up proyek Whoosh, yang salah satunya disuarakan oleh mantan Menkopolhukam Mahfud MD.

Dugaan mark-up yang diungkap Mahfud—yang ia sebut bersumber dari ekonom Anthony Budiawan dan analis kebijakan publik Agus Pambagio—adalah perbandingan biaya pembangunan per kilometer.

 "Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar."

"Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkap Mahfud dalam sebuah kesempatan.

Di lain kesempatan, Agus juga  mengaku bahwa dirinya sudah menyatakan penolakan terhadap proyek kereta yang diberi nama Whoosh itu karena sudah dianggap tidak layak diteruskan.

"Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya," papar Agus, dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (17/10/2025).

Selanjutnya, Agus Pambagio juga mengungkap ekspresi Jokowi saat diberitahu bahwa proyek kereta cepat ini tidak feasible (layak, bisa dilakukan, dan berpeluang berhasil, red).

Saat itu, Jokowi hanya senyum dan tetap yakin bahwa proyek tersebut tidak akan merugi.

"Tipikal Pak Jokowi, senyum gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, 'bisa kok ini', gitu. Pokoknya, jalan," ujarnya.

 Agus mengaku, saat akan bertanya lagi kepada Jokowi setelah menyampaikan penolakan proyek KCJB ini, dirinya justru dikode oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk tidak bertanya.

"Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam. Yang teman-teman yang lain juga banyak mungkin mau tanya," ungkapnya.

Kemudian Agus juga mengungkap bahwa Jokowi mengaku, itu adalah idenya sendiri untuk menggandeng China/Tiongkok dalam proyek Whoosh, padahal sebelumnya sudah ada feasibility study bersama Jepang.

Feasibility study adalah metode analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi peluang keberhasilan suatu proyek.

Menurut Agus, Jokowi kemungkinan memilih China karena merasa lebih nyaman.

Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

Selain itu, Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menyebut, penolakan membayar utang Whoosh dengan APBN dikarenakan proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN (BUMN) yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang Whoosh tidak akan bisa terlunasi.

"Enggak terbayar, terus siapa yang mau bayar?" tutur Agus.

Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB.

Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi Rp800 miliar menjadi untung sekitar Rp2 atau 3 triliun.

Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. 

Sekarang, Agus menilai, wajar jika Danantara-lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh.

Namun, ia menyarankan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.

"Saya sarankan, dalam dua, tiga hari ini, Menteri Keuangan duduk bareng Danantara, kalau perlu Komisi XI DPR saksikan," kata Agus.

Agus menyebut, dengan beban utang mencapai Rp116 triliun dengan bunga kurang lebih Rp2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara.

Bahkan, dikhawatirkan beban utang Whoosh akan menyerobot anggaran proyek pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

"Iyalah, segitu [utang Whoosh memberatkan negara]. Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih," tandas Agus.

Adapun Purbaya menolak usulan pembayaran utang Whoosh dengan menggunakan APBN saat menanggapi opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

Menurut Purbaya, proyek Whoosh tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana saat ini sudah berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Danantara sendiri, kata Purbaya, sudah punya manajemen dan dividen sendiri.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Purbaya juga mengungkap, Danantara sudah dapat mengantongi sebesar Rp80 triliun dari dividen dalam satu tahun. 

Sehingga, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government," tegasnya.

Kata Jokowi soal Whoosh yang Ikut Disorot Agus Pambagio

Dalam pernyataannya pada Senin (27/10/2025) kemarin, Jokowi menyinggung soal permasalahan DKI Jakarta dan sekitarnya yang menghadapi kemacetan selama puluhan tahun.

“Kita harus tahu dulu masalahnya. Di Jakarta, kemacetan sudah parah, bahkan sejak 30–40 tahun lalu. Jabodetabek, termasuk Bandung juga menghadapi kemacetan yang sangat parah,” ucapnya di Solo, Jawa Tengah.

Dari faktor kemacetan tersebut, Jokowi merinci kerugian yang ditanggung negara.

“Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira di atas Rp100 triliun per tahun,” ungkap Mantan Wali Kota Solo itu. 

Menurut Jokowi, transportasi umum termasuk kereta cepat menjadi salah satu solusi mengurai kemacetan tersebut. 

“Untuk mengatasi itu, dibangun MRT, LRT, Kereta Cepat, sebelumnya lagi KRL dan Kereta Bandara."

"Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor ke transportasi massal (MRT, LRT, Kereta Cepat), sehingga kerugian akibat kemacetan bisa dikurangi,” jelas Jokowi. 

Oleh sebab itu, Jokowi menegaskan, proyek kereta cepat Whoosh tak semata-mata bertujuan mencari laba, melainkan untuk mengatasi masalah kemacetan di ibu kota.

“Prinsip dasar transportasi massal atau transportasi umum adalah layanan publik, bukan mencari laba,” tutur ayahanda dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu. 

Meski dinilai merugi, menurut Jokowi, terdapat keuntungan sosial yang dirasakan masyarakat.

“Transportasi massal atau transportasi umum tidak diukur dari laba, tapi dari keuntungan sosial, social return on investment."

"Pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang lebih cepat, di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian,” jelas Jokowi lagi, seperti dilansir TribunSolo.com di artikel berjudul Di Solo, Jokowi Jawab Soal Whoosh Terlilit Utang: Transportasi Publik Bukan untuk Mencari Laba.

Jokowi lantas mencontohkan, MRT Jakarta yang disubsidi Rp800 miliar per tahun dan bakal naik hingga Rp4,5 triliun ketika semua rute selesai. 

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyebut, mengubah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum bukan perkara mudah.

Meski begitu, Jokowi menilai dampak positif transportasi massal mulai terasa.

“MRT Jakarta, misalnya, telah mengangkut sekitar 171 juta penumpang sejak diluncurkan. Sementara Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini sudah mulai ada pergeseran perilaku menuju penggunaan transportasi umum.

Selain mengurangi kemacetan, Jokowi menegaskan, pembangunan transportasi massal memiliki efek terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Contohnya kereta cepat, yang menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya. 

Di tempat lain secara terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai ada benarnya pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang mengatakan Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh dibangun bukan untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai investasi sosial.

Demikian Purbaya Yudhi Sadewa saat diminta menanggapi soal  pernyataan Jokowi sebagaimana laporan Jurnalis Kompas TV, Jihan Fatimah, Selasa (28/10/2025).

“Ada betulnya juga sedikit,” ucap Purbaya.

Purbaya menuturkan, proyek kereta cepat memang memiliki misi pengembangan wilayah secara regional.

Namun menurutnya, pengembangan ekonomi di titik-titik pemberhentian kereta cepat belum sepenuhnya berjalan dan menjadi pekerjaan rumah agar dapat dimaksimalkan untuk masyarakat.

“Karena kan whoosh sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan. Mungkin dimana ada pemberhentian di sekitar jalur whoosh, supaya ekonomi deskripsi itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi enggak, ada betulnya Pak,” (Tribun Banten/ Tribunnews/ Bangkapos.com)