Projo Puji Jokowi di Tengah Sorotan Proyek Whoosh, Sebut Karya Monumental

Ringkasan Berita:

• Projo anggap Whoosh kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai karya momumental Jokowi saat memimpin Indonesia.
• Projo tetap mendukung langkah KPK mengusut dugaan korupsi proyek Whoosh senilai Rp 116 triliun.
• Jokowi sebut proyek Whoosh bukan untuk mencari laba, tapi keuntungan sosial bagi masyarakat.

BANGKAPOS.COM - Organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) memuji-muji Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di tengah sosotan tajam soal proyek Whoosh, kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Whoosh yang beroperasi mulai 17 Oktober 2023 dianggap sebagai karya momumental Jokowi semasa pemerintahannya.

Meski begitu, Projo mendukung upaya penegak hukum mengusut dugaan korupsi proyek yang menghabiskan investasi sekitar Rp 116 triliun.

Baca juga: Beda Kereta Cepat Whoosh Indonesia dan Land Bridge Arab Saudi, Lebih Boros Mana

Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik mengatakan secara bisnis, proyek Whoosh rasional.

Pasalnya, selama dua tahun beroperasi, EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), yang berarti Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi dari Whoosh sudah positif.

"Kenapa rasional? Karena 2 tahun ini berjalan, EBITDA-nya sudah positif. Artinya, proyeksi bisnisnya ini ke depan sangat baik karena kemungkinan, karena EBITDA-nya positif bisa membiayai dirinya. Jadi harusnya proyeksinya dia bisa membayar utang itu ya," ujar Freddy Damanik dalam dialog Overview Tribunnews, Rabu (29/10/2025).

Projo Sebut Whoosh Bukan Beban Negara

Selain itu, Freddy mengungkapkan bahwa kereta cepat Whoosh telah bermanfaat bagi masyarakat dan bukan beban negara.

Baca juga: Proyek Whoosh Menggelembung Tiga Kali Lipat Diungkap Mahfud, Tim Senyap KPK Mulai Dikerahkan

"Kami memang melihat proyek Whoosh ini bukan beban ya, bukan beban, tapi lompatan peradaban. Yang kami tahu bahwa memang proyek Whoosh ini dijalankan dengan skema business to business, B2B ya. Jadi negara tidak mengeluarkan uang rakyat di situ dari APBN."

"Dari sejak awal ada PMN (Penyertaan Modal Negara) melalui BUMN ya kalau bicara memang pengeluaran yang dilakukan negara. Tetapi perlu kita ketahui juga dari PMN yang dikeluarkan itu ya proyek dari proyek-proyek, negara juga sudah mendapatkan lebih dari itu," imbuhnya.

Pria kelahiran Pematang Siantar itu kembali menegaskan bahwa proyek Whoosh merupakan kerja sama B2B.

"Jadi pemerintah hanya berperan inisiasi awal. pengawasan, fasilitasi yang tadi kemudian dukungan infrastruktur, nonfinansial. Jadi tidak ada beban fiskal langsung pada kasus negara seperti yang banyak disalahpahami publik di situ," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyebut hadirnya Whoosh juga sudah berdampak pada meluasnya perputaran sektor ekonomi. Mulai dari ekonomi di sekitar stasiun, pariwisata, properti, hingga UMKM.

"Jadi investasinya itu di situ. Bukan saya bilang tadi bukan seperti bisnis gorengan hari ini banyak enggak yang beli? Ah, enggak, berarti rugi, enggak gitu ngitungnya. Jadi, multiplier effect-nya di situ juga," ujarnya.

Sosok yang juga menjabat Komisaris Independen PT Sang Hyang Seri itu menilai Whoosh menjadi simbol lompatan peradaban dan visi jauh ke depan.

"Kita sebagai negara berkembang bisa loh melakukan inovasi yang lompatan yang luar biasa, modernitas yang begitu melompat."

"Sekali lagi kereta cepat Whoosh ini bukan beban, bukan beban, tetapi bukti bahwa mimpi besar kita bisa wujudkan tanpa membebani rakyat," tuturnya.

Meski begitu, Projo tetap mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pada proyek Whoosh.

"Korupsinya tetap harus diselidiki, siapa pun yang terlibat. Saya rasa yang terakhir, saya sampaikan tetap ini menjadi karya monumental, karya prestasi luar biasa dari Pak Jokowi," tegasnya.

Budi Arie Usul Beban Utang Whoosh Diperpanjang

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi meminta utang akibat proyek Whoosh era Jokowi tidak dipermasalahkan. 

Budi yang belum lama ini dicopot dari jabatan Menteri Koperasi, menyebut pembayaran utang Whoosh bisa dicarikan solusinya.

Ia mengusulkan beban utang sekitar Rp 116 triliun dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu bisa diperpanjang 50 hingga 60 tahun.

"Kalau problem utang yang besar itu bisa ada solusinya. Ini soal financial structure saja," kata Budi Arie mengutip laporan KompasTV, Rabu (29/10/2025).

"Misalnya begini, tenornya dipanjangin jadi 10 tahun. Eh, tenornya tadi 20 tahun dipanjangin aja 50-60 tahun. Periodenya 5 tahun kenapa enggak dipanjangin 10 tahun?" kata Budi.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh digagas pada era pemerintahan Jokowi dengan beban utang mencapai sekitar Rp 116 triliun yang ditanggung melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

Utang itu menjadi beban berat BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Arie Setiadi pun setuju dengan Jokowi yang menyebut Whoosh sebagai investasi sosial jangka panjang.

Budi mengklaim, Whoosh memberi banyak keuntungan bagi masyarakat.

Budi Arie menganggap, proyek infrastruktur lumrah dibiayai melalui utang.

Menurut Budi Arie, ada banyak negara di dunia yang membangun infrastruktur publik dengan biaya utang.

"Fakta bahwa ada utang kan memang ada. Semua program transportasi publik di seluruh dunia juga menggunakan public fund atau debt," katanya.

Namun soal dugaan adanya penyelewengan, Budi Arie mendorong audit menyeluruh proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ia menilai hal tersebut diperlukan sebelum melanjutkan proyek Kereta Cepat hingga ke Surabaya.

“Proses hukum harus dilakukan karena kita negara hukum, karena itu tadi benar, audit aja dulu, kalau kita mau melanjutkan ke Jakarta Surabaya harus ada audit menyeluruh terhadap program atau proyek ini,” ucap Budi Arie dalam keterangannya di Kompas Petang, Rabu (29/10/2025).

“Karena saya melihat sesuatu dilihat dari kebijakan atau programnya, ini kredibilitas program bahwa kita perlu transportasi publik, iya, bahwa di level teknis banyak problematika silakan saja, apalagi kalau ada konsekuensi hukum. Silakan saja diproses secara hukum, saya dukung itu kok, kalau ditanya, silakan saja, cuma harus tetap praduga tidak bersalah.”

Oleh karena itu, Budi Arie mendorong penegak hukum memeriksa pihak penyelenggara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Ini kan bisa ditanya satu-satu gitu loh, manakala mereka ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum, ya diproses saja secara hukum, begitu,” ujar Budi.

“Kita ini mendukung transparansi, mendukung pemerintah yang bersih, tetapi juga jangan semena-mena atau serta-merta dengan gampangnya, ini gagal. Nanti setelah Pak Prabowo nggak jadi presiden diubek-ubek lagi soal MBG, soal koperasi Desa Merah Putih, soal Perumahan Rakyat program-programnya kebijakan pemerintah.”

Jokowi Sebut Whoosh Tidak Untuk Cari Laba

Sebelumnya, Jokowi menegaskan pembangunan Whoosh sejak awal tidak ditujukan untuk mencari laba, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang.

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” ujar Jokowi di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, Senin (27/10/2025).

Jokowi menjelaskan, proyek kereta cepat lahir dari upaya pemerintah mengatasi kemacetan parah di kawasan Jabodetabek dan Bandung yang sudah berlangsung puluhan tahun.

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun, kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, kerugian ekonomi akibat kemacetan mendorong pemerintah menghadirkan moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, dan Whoosh agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. 

Menurut Jokowi, manfaat sosial lain dari proyek Whoosh mencakup efisiensi waktu tempuh, penurunan emisi karbon, hingga peningkatan produktivitas.

“Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian seperti MRT,” katanya.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

KPK masih terus mendalami dugaan korupsi terkait penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek Whoosh.

Fokus utama lembaga antirasuah saat ini adalah menelisik dan menemukan adanya peristiwa pidana dalam proyek strategis nasional tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa status perkara ini masih di tahap penyelidikan. 

Pada tahap ini, tim penyelidik berfokus untuk menelusuri konstruksi peristiwa secara utuh.

"Yang pasti tim masih terus melakukan giat-giat penyelidikan, masih terus menelusuri khususnya terkait dengan bagaimana peristiwa, adanya dugaan tindak pidana. Kita menelusuri ya, menemukan peristiwanya dulu," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (30/10/2025).

Budi membedakan tahap ini dengan penyidikan. 

Menurutnya, penyelidikan adalah proses untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya terlebih dahulu.

"Terkait dengan penyelidikan itu adalah tahapan untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya," jelas Budi. 

"Jadi ketika kemudian kita menemukan kecukupan alat bukti, maka kemudian untuk menetapkan tersangkanya di penyidikannya," lanjutnya.

Budi lantas memberikan keterangan secara diplomatis terkait apakah KPK sudah mengantongi alat bukti atau belum.

"Ya ini kan masih berproses ya, jadi kita sama-sama tunggu," ujarnya.

Meski mengonfirmasi proses yang berjalan, Budi menolak membeberkan lebih jauh substansi apa yang sedang ditelisik, termasuk apakah fokusnya pada tahap perencanaan atau eksekusi pembangunan proyek.

"Itu masuk ke materi penyelidikan, jadi kami memang belum bisa menyampaikan," ujar Budi.

Ia juga belum bisa memerinci pihak-pihak mana saja yang telah atau akan dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk dari pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"Namun kami pastikan bahwa dalam tahapan penyelidikan ini tentu tim juga melakukan permintaan keterangan-keterangan kepada pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini. Karena setiap informasi, data dan keterangan dari pihak-pihak tersebut akan membantu dalam proses penyelidikan," ucapnya.

Penyelidikan kasus Whoosh telah bergulir sejak awal tahun 2025.

Sorotan publik menguat setelah mantan Menkopolhukam Mahfud MD secara terbuka mengungkap adanya dugaan mark up dalam proyek tersebut.

Mahfud kala itu membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan di China yang hanya berkisar 17–18 juta dolar AS.

Di tengah proses hukum ini, KPK mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan layanan Whoosh karena penyelidikan tidak boleh mengganggu pelayanan publik.

"Jadi silakan masyarakat untuk tetap bisa menggunakan layanan kereta cepat sebagai salah satu mode transportasi," imbau Budi.

KPK juga membuka pintu bagi masyarakat yang memiliki data atau informasi terkait dugaan korupsi ini untuk mendukung proses investigasi yang sedang berjalan.

(Tribunnews.com/Deni/Gilang/Ilham/Kompas.com/Kompas TV)