Profil & Harta Kekayaan Arief Setiawan, Kadis PUPR Riau Kena OTT KPK Susul Gubernur Abdul Wahid

Ringkasan Berita:

• KPK melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Senin (3/11/2025) sore
• Arief Setiawan menjadi salah satu daftar pejabat yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT)
• Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Arief Setiawan memiliki harta kekayaan bersih dengan jumlah sebanyak Rp 1.212.454.961

BANGKAPOS.COM -- Muhammad Arief Setiawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kena OTT KPK susul Gubernur Riau Abdul Wahid.

Arief Setiawan turut menjadi sosok yang diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Provinsi Riau pada Senin (3/11/2025).

KPK memastikan status hukum Arief Setiawan, Abdul Wahid, dan sejumlah pejabat lain akan diumumkan secara resmi pada Rabu (5/11/2025).

Dalam operasi senyap tersebut, KPK tidak hanya mengamankan Arief, tetapi juga lima orang Kepala UPT serta Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan praktik korupsi yang tengah diusut.

Profil & Harta Kekayaan Arief Setiawan

Muhammad Arief Setiawan adalah Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, ia telah menjabat selama tiga tahun.

Baca juga: Alasan Eri Cahyadi Tolak Pengunduran Diri Hening, Admin Medsos Walkot Surabaya: Jangan Pernah Mundur

Arief merupakan salah satu pejabat yang dipertahankan oleh Gubernur Abdul Wahid. 

Dalam gerbong mutasi jilid pertama pada 19 September 2025 lalu,  Abdul Wahid tetap mempertahankan posisi Arief.

Sebelum didapuk sebagai Kadis PUPR Riau, Arief pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau. 

 Ia diketahui aktif dalam organisasi profesi di Riau. 

Salah satunya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Riau untuk masa bakti 2025–2029 (berdasarkan informasi publik, menunjukkan keterkaitan yang erat dengan sektor infrastruktur).

Harta Kekayaan Arief Setiawan

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024 yang diupload pada 28 Februari 2025.

Arief Setiawan memiliki harta kekayaan bersih dengan jumlah sebanyak Rp 1.212.454.961 yang terdiri dari beberapa bentuk, berikut rinciannya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tolak Permintaan Aqua Klarifikasi Air Sumur Bor, Singgung Integritas: Martabat Saya

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/198 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 830.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000

2. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 130.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 50.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp 116.382.117

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp 1.696.382.117

III. HUTANG Rp 483.927.156

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp 1.212.454.961

Reaksi Kepala Dinas PUPR Riau

KPK telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Senin (3/11/2025) sore. 

Seorang pegawai Dinas PUPR Riau membenarkan ada petugas KPK yang datang ke kantornya Senin siang.

“Iya bang, betul. Sekitar jam satuan mereka datang, tapi nggak tahu sampai jam berapa. Mereka langsung naik ke lantai 8,” ujarnya singkat dilansir dari Tribunpekanbaru.com.

Lantai 8 diketahui merupakan ruang kerja Kepala Dinas PUPR Riau.

Menjelang pukul 17.00 lebih, tampak beberapa orang berpakaian rapi, menggendong ransel dan mengenakan masker keluar dari gedung

Mereka adalah tim dari KPK yang telah menyelesaikan penggeledahan selama berjam-jam.

Di tangan mereka terlihat beberapa map tebal dan kardus berisi berkas-berkas.

Empat mobil Toyota Innova dan satu Hilux hitam sudah terparkir di depan gedung. 

Petugas KPK berjalan cepat menuju kendaraan, disusul seorang pria berbatik yang wajahnya tampak tegang, yakni Kepala Dinas PUPR Riau, Arief Setiawan. 

Beberapa wartawan yang sudah menunggu langsung mendekat, mencoba meminta keterangan. 

Namun Arief hanya menjawab singkat dengan nada terburu.

“Tidak ada, tidak ada, aman, aman,” katanya sambil masuk ke mobil.

Tak lama kemudian, suara mesin mobil bergemuruh. 

Konvoi kendaraan KPK bergerak meninggalkan halaman kantor, melewati gerbang besar yang terbuka lebar. 

Para petugas keamanan hanya bisa memandang dari jauh, tanpa banyak bicara.

Plt Kepala Diskominfotik Riau, Teza Darsa, mengaku pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai OTT KPK di wilayah Riau.

"Kita belum dapat informasi resmi soal itu. Jika informasi itu benar adanya operasi di sini (Dinas PUPR-PKPP Riau), kita belum tahu operasi apa," kata Teza.

Pihaknya saat ini masih menunggu informasi valid karena KPK belum menggelar konferensi pers terkait operasi tersebut.

"Makanya kita menunggu itu, karena kita belum mendapat info valid. Kami juga menghargai proses hukum yang berlaku," ucapnya.

Teza pun mengimbau masyarakat agar tidak terlalu berspekulasi macam-macam terkait kabar yang beredar.

"Jadi kita tunggu prosesnya sampai KPK melakukan rilis resmi terkait operasi itu," ujarnya.

Menurut Teza Gubernur Riau Abdul Wahid hanya dimintai keterangan oleh tim penyidik KPK untuk memperjelas alur pemeriksaan.

“Kami luruskan, Bapak Gubernur tidak ditangkap. Beliau hanya dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait kegiatan pemeriksaan. Begitu juga Wakil Gubernur, beliau juga hanya dimintai keterangan," kata Teza Darsa. 

10 Orang Kena OTT KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengungkap bahwa KPK telah mengantongi nama-nama terkait operasi tangan tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin (3/11/2025) siang.

Di mana dalam OTT ini, tim KPK turut mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid.

Total ada 10 orang yang dibawa dari Pekanbaru ke Kantor KPK di Jakarta untuk diperiksa intensif.

Selain Abdul Wahid, ada nama:

• Kadis PUPR Riau M Arief Setiawan
• Sekretaris Dinas PUPR Riau Ferry Yunanda
• 5 orang dari Unit Pelaksana Teknis (UPT)2 orang swasta yang merupakan tenaga ahli, sekaligus orang kepercayaan Abdul Wahid.

“Kami tadi telah melakukan ekspos di level pimpinan, dan sudah ditetapkan pihak-pihak yang bertanggungjawab atau menjadi tersangka dalam perkara ini,” ungkap Budi.

“Namun berapa orang tersangka dan siapa saja, besok kami akan sampaikan dalam konferensi pers,” tambahnya saat itu.

Terkait kasus ini diterangkan Budi, KPK juga mengamankan barang bukti uang dalam bentuk rupiah, dollar Amerika dan poundsterling, yang totalnya jika dirupiahkan sekitar Rp1,6 miliar.

Uang itu diduga bagian dari sebagian penyerahan kepada kepala daerah.

“Sebelum operasi tangkap tangan ini diduga sudah ada penyerahan-penyerahan (uang) lainnya,” sebut Budi.

Budi bilang, uang dalam bentuk rupiah diamankan di Pekanbaru, Riau, sementara uang dalam bentuk dollar Amerika dan poundsterling diamankan di rumah milik Abdul Wahid di Jakarta.

Budi Prasetyo menyebut Abdul Wahid diduga terlibat dalam kasus pemerasan dengan modus jatah preman kepada para kepala daerah. 
 
"Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem/jatah preman sekian persen begitu untuk kepala daerah itu modus-modusnya," kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (4/11/2025). 
 
Jajaran lembaga antirasuah itu sendiri telah menggelar gelar perkara atau ekspose untuk menentukan tersangka terkait OTT tersebut. 

Sebelum dibawa ke Jakarta pagi ini, Abdul Wahid dan beberapa lainnya sempat menjalani proses pemeriksaan. 

Ada yang menyebut, pemeriksaan dilakukan di Polda Riau, ada pula di Markas Brimob.

Foto yang beredar, tampak Abdul Wahid mengenakan kaos oblong putih tiba di Kantor KPK.

Ia menggunakan masker menutupi wajahnya.

Abdul Wahid juga terlihat menenteng sebuah tas warna tosca di tangan kanannya.

Dalam foto tersebut, tampak pula Kadis PUPR Riau, M Arief Setiyawan, dan beberapa orang lainnya yang diduga ikut diamankan dalam OTT kemarin.

Abdul Wahid dibawa dari Bandara Sultan Syarif Kasim Ii Pekanbaru ke Jakarta dengan penerbangan paling pagi.

Gubernur Riau Terima Jatah Preman

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi di Riau dan menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid, telah memasuki babak baru.

Ternyata, Abdul Wahid memiliki modus tersendiri berupa 'jatah preman' dalam dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Setelah dua hari sejak OTT yang dilakukan KPK pada Senin (3/11/2025), akhirnya diketahui kasus yang menjerat Abdul Wahid beserta sembilan orang lainnya.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kasus yang ditangani pihaknya kali ini terkait adanya dugaan praktik jatah preman yang diterima Abdul Wahid dan beberapa pelaku lainnya.

Adapun jatah preman itu dimaksudkan agar adanya penambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Terkait penambahan anggaran di Dinas PUPR, kemudian ada semacam japrem atau jatah preman sekian persen begitu untuk kepala daerah, itu modus-modusnya," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025).

Namun, Budi belum mengungkap soal sumber uang untuk 'jatah preman' itu apakah berasal dari proyek di PUPR atau tidak.

Dia hanya mengatakan pihaknya belum masuk ke ranah tersebut.

"Saat ini kami belum bicara proyek-proyeknya. Tapi dugaan tindak pemerasan ini terkait dengan penganggaran yang ada di dinas PUPR, di mana dinas PUPR itu kan nanti ada UPT-UPT," kata Budi.

Abdul Wahid Ditangkap di Kafe, Orang Kepercayaannya Serahkan Diri

Fakta baru juga diungkap Budi soal kronologi penangkapan terhadap Abdul Wahid dan orang kepercayaannya yakni Tata Maulana.

Ternyata, KPK tidak langsung melakukan tangkap tangan terhadap Abdul Wahid, tetapi terlebih dahulu melakukan pencarian.

Akhirnya, Abdul Wahid pun ditemukan di sebuah kafe di Riau bersama Tata.

“Terhadap Saudara AW (Abdul Wahid) yang merupakan Kepala Daerah atau Gubernur, tim sempat melakukan pencarian dan pengejaran yang kemudian diamankan di salah satu kafe yang berlokasi di Riau, termasuk Saudara TM (Tata Maulana),” kata Budi.

Selain itu, ada cerita lain terhadap pelaku lainnya yakni orang kepercayaan Abdul Wahid lainnya bernama Dani M Nursalam.

Sosok yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Gubernur itu ternyata sempat tidak ditemukan. Namun, KPK pun tidak perlu melakukan pencarian lebih lanjut lantaran Dani langsung menyerahkan diri dengan datang ke Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (4/11/2025) kemarin.

“Pada petang ini, Saudara DNM menyerahkan diri dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK telah mengamankan 10 orang termasuk Abdul Wahid, Tata, dan Dani.

Selain menangkap pelaku, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp1,6 miliar dalam pecahan mata uang asing serta rupiah.

Budi mengungkapkan bahwa uang tersebut diduga bukan hasil pemerasan pertama yang dilakukan Abdul Wahid.

“Artinya kegiatan tangkap tangan ini adalah bagian dari beberapa atau dari sekian penyerahan sebelumnya. Jadi sebelum kegiatan tangkap tangan ini diduga sudah ada penyerahan-penyerahan lainnya,” kata Budi.

Dia juga menjelaskan uang dalam pecahan mata uang asing diamankan dari kediaman Abdul Wahid di Jakarta. Sementara, uang rupiah disita saat OTT di Riau.

“Dan untuk uang-uang dalam bentuk Dollar dan Pound Sterling diamankan di Jakarta, di salah satu rumah milik saudara AW (Gubernur Riau Abdul Wahid),” ujarnya.

(Bangkapos.com/TribunnewsMaker.com/TribunSumsel.com/Tribunnews.com)