Gus Yahya Ogah Mundur dari Ketum PBNU, Singgung soal Mandat 5 Tahun: Akan Saya Jalani

Ringkasan Berita:

• Gus Yahya mendapat desakan dari Syuriah dan diberikan waktu 3 hari untuk mundur.
• Gus Yahya menyatakan, hingga saat ini belum menerima dokumen fisik apapun secara resmi dari Syuriah termasuk hasil rapat beberapa waktu lalu yang meminta ia mundur sebagai ketua umum.
• Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari jabatan sebagai ketua umum. Menurutnya, ia harus menuntaskan satu periode kepemimpinan selama lima tahun.

BANGKAPOS.COM -- Gus Yahya atau Yahya Cholil Staquf ogah mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Gus Yahya menyinggung soal mandat 5 tahun yang diberikan kepadanya.

Menurut Gus Yahya, ia terpilih sebagai Ketum PBNU dari forum Muktamar ke-34 di Lampung pada tahun 2021 lalu.

Oleh karenanya, ia harus menuntaskan satu periode kepemimpinan selama lima tahun ke depan.

Terkait desakan yang ditujukan, Gus Yahya meyakini akan ditemukan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur. Saya mendapat mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun, Insya Allah saya sanggup," tukasnya. 

Baca juga: Isi Chat Inara Rusli dan Wardatina Mawa, Sebut Istri Sah Insecure dan Suruh Intropeksi Diri

Selain menyoroti soal surat, dalam kesempatan ini Gus Yahya mengatakan secara AD/ART, rapat harian Syuriah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan pengurus apalagi mencopot jabatan ketua umum. 

"Jadi maka kalau kemudian rapat harian Syuriah ini menyatakan atau membuat satu implikasi untuk memberhentikan ketua umum, maka itu tidak sah," tandas Gus Yahya. 

Lebih jauh, Gus Yahya merasa yakin gonjang-ganjing di internal ini, akan segera kelar. 

"Insyaallah akan ditemukan jalan keluar yang baik untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Ini yang kita harapkan dan saya tidak akan berhenti untuk mengupayakan hal itu," ujarnya. 

Sebelumnya, Gus Yahya didesak mundur dan diberi waktu selama 3 hari ke depan sejak adanya putusan tersebut.

Desakan ini muncul setelah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar di Hotel Aston City Jakarta pada Kamis (20/11/2025).

Jika dalam waktu tiga hari tidak ada pernyataan pengunduran diri, maka Rapat Harian Syuriyah PBNU akan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum.

Alasan Gus Yahya Didesak Mundur

Salah satu alasan kuat Gus Yahya diminta mundur karena adanya pemanggilan narasumber yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional.

Baca juga: AKBP Basuki Terancam PTDH Imbas Kematian Dosen Untag, Tinggal Bareng Tanpa Ikatan Perkawinan Sah

Hal ini dianggap tidak sejalan dengan Maqashidul Qanun Asasi Nahdlatul Ulama serta arah perjuangan PBNU dalam membela kemanusiaan.

Tokoh narasumber itu diundang dalam acara akademi kepemimpinan kaderisasi tingkat tinggi Nahdlatul Ulama (AKN NU).

Alasan kedua, pelaksanaa AKN NU dengan narasumber yang terkait jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025.

Yaitu tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.

Kemudian, alasan lain adalah tata kelola keuangan organisasi.

Hasil rapat menilai sejumlah praktik perlu ditinjau ulang agar sepenuhnya selaras dengan hukum syara’, regulasi negara, dan Anggaran Rumah Tangga NU.

Dikutip dari Kompas.com, pimpinan rapat, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar mengatakan KH Yahya Cholil Staquf diminta mengundurkan diri jabatan sebagai Ketua PBNU dalam waktu tiga hari.

Terhitung sejak diterimanya keputusan rapat harian syuriyah PBNU.

Namun jika dalam waktu tiga hari Gus Yahya tidak mengundurkan diri, maka Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU.

Risalah rapat harian syuriyah tersebut ditandatangani Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.

Namun belum ada keterangan dari Gus Yahya sendiri.

Respon Gus Yahya

Gus Yahya menyatakan, hingga saat ini belum menerima dokumen fisik apapun secara resmi dari Syuriah termasuk hasil rapat beberapa waktu lalu yang meminta ia mundur sebagai ketua umum. Meski demikian, salinan risalah rapat Syuriah yang beredar tersebut, dinilai tidak memenuhi standar resmi organisasi. 

"Karena kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital sehingga bisa benar-benar dipertanggungjawabkan, kapan tanda tangannya oleh siapa dan seterusnya itu bisa dipertanggungjawabkan," ungkap Gus Yahya. 

Dari alasan tersebut, Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari jabatan sebagai ketua umum. Menurutnya, karena ia terpilih dari forum Muktamar ke-34 di Lampung pada tahun 2021 lalu. Sehingga, harus menuntaskan satu periode kepemimpinan selama lima tahun. 

Baca juga: Sosok Gubernur Andi Sudirman, Kantornya Digeledah Kejati Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bibit Nanas

Warga NU Diminta Tetap Tenang

Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengimbau seluruh pengurus NU di semua tingkatan mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif.

Hal ini disampaikan Gus Ipul menyikapi dinamika yang sedang terjadi di lingkungan PBNU. 

Gus Ipul menegaskan bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan perkara organisasi biasa yang sedang ditangani oleh jajaran Syuriah PBNU sesuai mekanisme internal yang berlaku.

"Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Saya minta semua pengurus dan warga NU tetap tenang, tidak terbawa arus berita yang menyesatkan, dan tidak memperbesar kesalahpahaman," ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Ia meminta seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan untuk tetap berkonsolidasi, menjaga ukhuwah.

Selain itu, dirinya meminta pengurus NU untuk menahan diri dari langkah atau pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan.

"Ikuti seluruh perkembangan hanya melalui informasi resmi yang disampaikan jajaran Syuriah PBNU. Jangan terpengaruh kabar yang tidak jelas sumbernya," tegasnya.

Gus Ipul mengatakan seluruh proses organisasi saat ini berada di tangan pemilik otoritas tertinggi dalam struktur PBNU, yakni jajaran Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam dan dua wakil Rais Aam.

“Kita serahkan sepenuhnya kepada Rais Aam dan para wakilnya. InsyaAllah semua akan diselesaikan dengan baik, proporsional, dan sesuai adab organisasi,” ungkapnya.

Gus Ipul juga mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk memperbanyak salawat dan menjaga ketenangan hati.

"Mari tetap menjaga suasana teduh. Perbanyak sholawat, jangan ikut menyebarkan kabar yang tidak pasti," katanya.

Gus Ipul memastikan dinamika internal PBNU akan diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang sah dan penuh kehati-hatian.

Isu pemakzulan Gus Yahya (KH. Yahya Cholil Staquf), Ketua Umum PBNU, mencuat setelah Syuriyah PBNU mengeluarkan risalah rapat yang meminta beliau mundur dalam tiga hari.

Profil Gus Yahya

Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Yahya, lahir pada 16 Februari 1966 di Rembang. 

Ia dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka Indonesia dan saat ini memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmat 2022–2027.

Sebelum menjabat sebagai ketua umum, ia mengemban amanah sebagai Katib ‘Aam PBNU pada periode 2015–2021.

Gus Yahya lahir dari keluarga pesantren yang kuat dalam tradisi keilmuan.

Ia merupakan putra ulama kharismatik KH M. Cholil Bisri, keponakan KH A. Mustofa Bisri (Gus Mus), dan kakak kandung mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Selain memimpin organisasi, ia juga mengasuh Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Leteh, Rembang.

Gus Yahya menempuh pendidikan pesantren di bawah bimbingan KH Ali Maksum di Madrasah Al-Munawwir Krapyak, Bantul.

Ia kemudian lulus dari SMA Negeri 1 Yogyakarta.

Pada jenjang perguruan tinggi, ia memilih Jurusan Sosiologi FISIPOL Universitas Gadjah Mada, sembari aktif berorganisasi.

Pada 1986–1987, ia menjabat sebagai Ketua Umum Komisariat FISIPOL UGM HMI Cabang Yogyakarta.

Kiprah di Nahdlatul Ulama

Kontribusi Gus Yahya di NU berlangsung panjang.

Ia menjadi Katib ‘Aam PBNU pada 2015–2020, sebelum memperoleh mandat memimpin PBNU melalui Muktamar ke-34 di Lampung. 

Ia menggantikan Prof KH Said Aqil Siroj yang menjabat selama dua periode.

Di bawah kepemimpinannya, NU diarahkan memperkuat diplomasi agama, rekonsiliasi sosial, serta agenda peradaban.

Peran di Politik dan Pemerintahan

Gus Yahya berpengalaman dalam pemerintahan sejak muda. Ia pernah menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

Pada 31 Mei 2018, Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Peran internasional Gus Yahya mencolok dalam isu perdamaian dan dialog antaragama. Pada 2014, ia turut mendirikan lembaga keagamaan Bait ar-Rahmah di California, Amerika Serikat, yang fokus pada studi Islam rahmatan lil alamin.

Ia juga terlibat sebagai tenaga ahli dalam Dewan Eksekutif Agama-Agama Amerika Serikat–Indonesia, sebuah kerja sama bilateral yang ditandatangani Presiden Barack Obama dan Presiden Jokowi pada 2015. Gus Yahya kerap mewakili GP Ansor dan PKB dalam jejaring politik internasional seperti Centrist Democrat International (CDI) dan European People’s Party (EPP).

Gus Yahya beberapa kali tampil sebagai pembicara utama di forum global. Pada Juni 2018, ia berbicara dalam forum American Jewish Committee (AJC) di Israel.

Ia menawarkan konsep rahmah sebagai solusi atas konflik keagamaan dunia dan mendorong pemahaman agama yang damai.

Pada Juli 2021, ia kembali mendapat apresiasi dunia melalui penampilan kuncinya di International Religious Freedom (IRF) Summit di Washington, DC.

Dalam pidatonya bertajuk “The Rising Tide of Religious Nationalism”, ia menjelaskan dinamika bangsa-bangsa yang menghadapi ancaman budaya dan memunculkan gelombang nasionalisme religius.

Ia mengingatkan, situasi tersebut berpotensi memicu konflik global bila tidak dikelola dengan bijak.

Dalam berbagai forum, Gus Yahya konsisten menyuarakan diplomasi moral dan dialog lintasagama.

Ia menegaskan, dunia membutuhkan mekanisme baru untuk meredam persaingan nilai dan mencegah munculnya kekerasan atas nama identitas.

(Bangkapos.com/TribunJatim.com/Tribunnews.com/TribunJateng.com)