Breaking News:

Liputan Khusus

Revisi UU ITE Bikin Netizen Hati-hati, Baca Ini

Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berlaku sejak 28 November lalu

Tech in Asia Indonesia
Undang-undang ITE 

Masyarakat diimbau waspada agar tak menjadi pelaku kejahatan ITE serta harus berhati-hati agar tak menjadi korban. Caranya tidak terpengaruh godaan berbagai tawaran di media sosial. 

Jangan Asal Share

Alvin Lie Ling Piao, Anggota Ombudsman RI mengatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini tidak membatasi publik atau masyarakat untuk berpendapat.

Adanya revisi UU ini justru lebih memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dengan berkurangnya sanksi yang akan diterapkan dan menjadi lebih ringan.

Kalau ada yang berpendapat adanya revisi UU ini membatasi, justru ini yang keliru karena UU ini sudah ada sejak tahun 2008 waktu zamannya Prita.

"Yang perlu kita pertanyakan siapa saja yang baca UU ini, UU ini kan berlaku bagi yang punya gadget dan akses internet. Pesan saya kepada masyarakat jangan heboh dulu download UU saja tahun 2008 dan yang revisi, kenapa hebohnya baru sekarang enggak di tahun 2008 lalu hebohnya," ujarnya.

Menurutnya kalau masih beranggapan dengan revisi UU ini menjadi terbatasi menyampaikan pendapat, itu artinya mereka belum baca UU-nya, hanya dengar dari si A atau si B atau yang membaca tapi hanya sepotong-potong.

"Dalam revisi UU tersebut ada yang sanksinya juga menjadi lebih ringan. Kalau dulu ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik itu sanksinya 6 tahun sekarang diturunkan menjadi 4 tahun. Kemudian kan ini dampaknya kalau diatas 5 tahun itu kan tersangka bisa ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan, sekarang diturunkan menjadi 4 tahun. Sanksi penjara maksimun yang tidak sampai 5 tahun ini, sehingga alau baru tersangka tidak ditahan, ini kan lebih longgar," jelasnya.

Kedua pasal 29 yang ancaman pidana pengirim informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun.

Ini lebih longgar dan sebagai upaya untuk menghormati hak menyampaikan pendapat asal tidak menyampaikan yang bersifat fitnah.

Dengan dikuranginya sanksi ini, makan ini tidak membatasi untuk berpendpat justru memberikan kebebasan asalkan tidak menyebarlausakan kebencian, fitnah.

Revisi ini menjadi ramai karena saat ini banyak orang yang menyebarkan informasi hoaks, dimana polisi akan benar-benar menggunakan UU ini untuk menangkap penyebar inforamsi yang tidak bertanggungjawab dan polisi akan betul-betul menjalankan UU ini.

"Kalau kemarin tidak ada laporan ini didiamkan saja, tapi sekarang polisi yang lebih proaktif memonitor," ujarnya.

Tujuan revisi ini kan bukan untuk memperketat, tapi jutsru untuk memberikan kelonggaran menyampaikan pendapat yang tidak menyebarkan fitnah atau kebencian.

Hal ini juga untuk menghentikan aksi yang penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta.

Sejauh pendapat yang disampaikan itu didukung dengan fakta, analisis yang kuat, hal ini sah saja meskipun untuk menyampaikan kritik. Sebagai bentuk untuk meminimalisir informasi yangg tidak bisa bertanggungjawab.

"Bagi publik yang tidak senang atau tersinggung dengan postingan itu bisa melaporkan hal ini, tapi yang perlu kita ingatkan adalah sebelum menyebarkan sesuatu ke publik kita perlu menyampaikan faktnya, tidak asal ngomong. Kalau kita belum punya fakta yang lengkap kemudian sudah mengumbar dan menyebarkan ini apalagi ini tidak benar ini harus dipertanggungjawabkan,

Dengan UU ini kan mengajarkan kita untuk bertanggungjawab atas apa yang kita ucapkan atau yang kita posting. Kebebasan menyampaikan pendapat itu bukan menyebarakan kebencian, fitnah atau kebohongan," katanya.

"Ada tujuh point yang menjadi revisi, saya lupa yang lainnya tapi yang saya ingat itu salah satunya itu dilarang memalsukan fakta, menuduh orang dengan tuduh palsu, menyebarkan informasi secara sembarangan tanpa fakta/fitnah. Untuk yang menyebarkan ini kan bukan hanya sumber utama yang kena, tetapi juga yang menyebarkan. Makanya lebih jeli lagi jangan just share atau copy paste. Sebelum Just Share dan Copy paste ini cari tau kebenarannya jangan hanya karena sensasional langsung disebarkan," katanya. 

Lebih lanjut, kalau pun ingin menyampaikan atau mengadukan misalnya terkait kurang suka dengan pelayanan tertentu ya langsung saja sebutkan saja peristiwanya kapan, dimana, instansinya apa, dan kejadian apa yang tidak menyenangkan.

"Setiap instansi kan punya unit pengaduan sampaikan pengaduan kepada unit kalau kemudian menyebarkan di media sosial apalagi ada unsur yang bukan fakta itu tentunya harus dipertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan," ungkapnya.

"Ini kan harus lebih bijak menggunakan media sosial, kita juga perlu lebih cermat untuk melihat mana yang benar, mana yang diraguukan kebenarannya, jangan asal copas dan share. Sebelum share itu setidaknya telusuri dulu kebenarannya, kalau sudah yakin sudah bisa dipertanggungjawabkan, kalau tidak jangan asal-asalan share," katanya. (*)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved