TPP Provinsi Babel Naik Jadi Rp 280 Miliar, Amri: Tak Masuk Akal, DPRD Kecolongan
kapan dewan menyetujui, tidak masuk akal, tahun kemarin 60, bagaimana mungkin anggaran apbd kita 2,6 triliun, untuk gaji saja hampir 40 persen dan ope
Ia menganggap tidak ada yang beres mengenai anggaran tersebut.
Baca: Satpol PP Pangkalpinang Mau Perangi Tambang Ilegal, Baru Beraksi Sudah Bocor Duluan
"DPRD merasa kecolong, kalau diakui itu benar, kapan dewan menyetujui, tidak masuk akal, tahun kemarin 60 miliar. Ya terlalu besar, maka kita merasa tidak melaui proses dewan, bagaimana mungkin anggaran apbd kita 2,6 triliun, untuk gaji saja hampir 40 persen dan operasional PNS," sebut Amri.
Amri menegaskan untuk TPP harus benar-benar berdasarkan kinerj seorang PNS.
Tiap pegawai menurutnya harus ada perbedaan pedapatan karena berdasarkan kinerja.
"Untuk guru itu tidak semua mengikuti pola pns yang ada pns diprovins, karena guru ada uang sertifikasi. Pemberian tpp tidak wajib sebesar itu tapi berdarkan kinerja, kita minta memprofmat ulang berdasarkan beban kerja tdak boleh disamaratakan, kalau sama bukan menjadi pemicu bagi peningkatan kinerja pns," ujar Amri (L4).