Tak Lulus CPNS 2017? Tenang, Kamu Bisa Daftar Lagi, Ini Formasi Baru yang Dibuka
Kali ini formasi gelombang III akan dibuka besar-besaran dan jumlah lebih banyak lagi, karena ada beberapa formasi baru yang dibuka.
Sementara pegawai yang sesuai dengan sektor tambang dan geologi tidak lebih dari 1 persen.
Tahapannya, instansi pemerintah daerah nantinya akan mengusulkan berbagai posisi yang dibutuhkan.
Setelah itu, Kementerian PANRB akan melakukan verifikasi untuk disesuaikam dengan rencana strategis di setiap instansi dan wilayah.
"Kita sudah punya peta aparatur sipil negara yang berbasia geografi, disana ada data semua di wilayah apa jumlah PNS nya berapa paling banyak bagian apa, jadi nanti kita akan pakai data itu untuk verifikaai," tambah Setiawan.
Verifikasi ini, Setiawan melanjutkan, akan diproses di Kementerian PANRB pada bulan Februari dan Maret.
Baru setelah itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk kapan bisa mulai membuka rekrutmen CPNS 2018.
Baca: Banyak PNS Lowong Setelah Moratorium 4 Tahun, Ini Bocoran Kebutuhan CPNS 2018
Dipastikan dari 250 ribu posisi yang diusulkan pada 2018, sebanyak 38 ribu akan dibuka untuk pemerintah pusat dan sisanya untuk pemerintah daerah.
Menurut Menpan-RB Asman Abnur, dibukanya lowongan tersebut guna memenuhi 50-60 persen formasi yang ditinggalkan sebanyak 220 ribu PNS yang memasuki masa pensiun pada periode 2017-2018.
Selain itu, formasi yang dibuka juga untuk kementerian dan lembaga yang formasinya tidak terisi pada seleksi CPNS yang tengah berlangsung saat ini.
"Sama formasi kemarin tidak terisi, misal BNN, ada pelatih anjing pelacak ternyata tidak banyak yang lulus," ujar dia.
Baca: Belasan Penumpang Speedboat Hilang di Perairan Sungai Musi
Rencananya, formasi CPNS 2018 yang dibuka meliputi kementerian dan lembaga (KL) pemerintah pusat serta formasi untuk pemerintah daerah.
Penerimaan CPNS akan disesuaikan dengan usulan bupati dan gubernur sesuai dengan kompetensi bidang apa saja yang ingin dikembangkan di daerah.
"Tahun 2018, khusus untuk daerah, per kabupaten dan provinsi," katanya.