Suara Hangus Sebelum Mencoblos, Horor Pemilu 2019 di Luar Negeri

Suara Hangus Sebelum Mencoblos, Horor Pemilu 2019 di Luar Negeri

Penulis: Zamal Nasution

Mantan Ketua PPLN Bangkok 2018, kandidat doktor di Mahidol University, peneliti WNI di Thailand.

Kemarin, 14 April 2019 adalah hari terakhir pemilu di luar negeri yang berada di perwakilan Republik Indonesia di 130 negara.

Pemilu yang menggunakan 3 metode: tempat pemungutan suara (bilik mencoblos), kotak suara keliling, dan lewat pengiriman pos.

Di beberapa perwakilan dengan pemilih di bawah 10 ribu orang, tampaknya tidak ada protes, semua puas.

Namun, di beberapa perwakilan dengan pemilih di atas 10 ribu, ada keluhan dari netizen di luar negeri, pemilu 2019 sebagai pengalaman terburuk, terlihat tidak profesional, maupun tidak manusiawi.

Diibaratkan, suara hangus sebelum memilih, golput sistematis, sampai panitianya dikatakan magabut.

Merunut permasalahan di hari pencoblosan, akan lebih sistematis jika dijabarkan sejak awal bagaimana panitia pemilu di luar negeri ditetapkan.

Sejak Maret 2018, panitia pemilihan luar negeri (PPLN) bekerja dan berakhir hingga Juni 2019 saat pasangan Capres terpilih.

Para personil PPLN direkrut atau dipilih berdasarkan metode rekrutmen di masing-masing perwakilan RI, Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal, maupun Kantor Dagang Indonesia.

Kerja sama antara komisi pemilihan umum (KPU) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), di mana rekrutmen dilaksanakan oleh perwakilan RI di luar negeri.

Banyak di antara mereka adalah orang baru, meskipun lebih banyak lagi merupakan staf lokal WNI yang bekerja di lingkungan perwakilan.

Ini sedikit menjawab ketidaktahuan masyarakat WNI di luar negeri terkait kapan dan bagaimana info rekrutmen personil PPLN.

Durasi pekerjaan mereka jika dihitung, maka hanya berkisar 1.5 tahun. Berbeda dengan komisioner KPU yang masa kerjanya 5 tahun.