Suara Hangus Sebelum Mencoblos, Horor Pemilu 2019 di Luar Negeri

Berbeda halnya dengan data pemilih yang menjadi tantangan bagi PPLN. Sebabnya, selalu ada di antara para pemilih, anggapan bahwa pemilu merupakan pekerjaan rutin pemerintah.

Akibatnya, urusan pemerintah dianggap bukan urusan mereka; jadi urusan pendataan sering terhalang oleh sikap seperti ini, apalagi jika menjalar ke pemilih lain.

Berbeda dengan pola komunikasi WNI di Indonesia yang bisa dilakukan melalui pengurus RT dan RW, WNI di luar negeri terhimpun dalam jaringan sosial berdasarkan kesamaan profesi atau pekerjaan, keagamaan, wilayah tempat tinggal, dan organisasi diaspora Indonesia.

Komunikasi intensif dengan menggunakan metode triangulasi pendekatan personal, komunal, dan terakhir media sosial.

Secara umum, PPLN perlu menggunakan empat cara sekaligus dalam berkomunikasi personal langsung dengan pemilih; mengirimkan pesan teks di telepon, berbicara di telepon, mengirimkan surat pos tercatat, serta mengirimkan surat elektronik. Pentingnya empat cara tersebut, sebagai jalur komunikasi terus menerus terkait pesan pemilu, menghapus data pemilih di tempat lain (dalam dan luar negeri), mengirimkan surat undangan memilih, dan antisipasi jika pemilih akan berpindah tempat, metode pemungutan suara, atau batal hak pilihnya.

Maka PPLN dalam sekali kerja, dapat menjangkau beberapa keperluan sekaligus.

Menurut teori jaringan sosial, hampir semua migran terhubung dengan komunitas baik daring (online) maupun organisasi resmi.

Ditambah lagi, perkembangan teknologi informasi yang memudahkan komunikasi antar migran yang berbeda wilayah.

Umumnya WNI terbiasa dengan acara perkumpulan dan suka menghadiri acara yang dihadiri oleh rekan-rekan se-grup.

Fenomena sosial WNI di luar negeri ini dapat diberdayakan oleh PPLN dengan menghubungi para ketua komunitas atau figur yang dihormati.

Dalam perbincangan kepada WNI yang dihormati, PPLN dapat menanyakan identifikasi komunitas-komunitas yang berkembang di negara setempat.

Melalui perbincangan ke beberapa orang saja, akan didapat hasil awal bagi pengembangan verifikasi data pemilih.

Kadangkala, ketua komunitas lebih dominan pekerjaan administratif, sehingga figur yang dihormati akan lebih berperan dalam menjalin komunikasi dengan para anggota grup.

Verifikasi komunal ini kepentingannya selain dalam pendataan juga lebih besar kepada perannya dalam menggerakkan anggota komunitas untuk mencoblos pada hari pemilu April 2019; yang akhirnya menentukan angka partisipasi pemilih di luar negeri.

Terkadang, migran lebih memahami dan mengikuti pesan di komunitas daripada pesan publik dari pemerintah.