Warga Pangkalpinang Keluhkan Lampu Jalan Padam di Selindung, Ahmad Yani, Solihin GP dan Jalan Mentok

Ismail (56), warga Kelurahan Selindung, menyampaikan, sudah berapa hari lampu jalan di sekitar kediamannya tak menyala.

BANGKAPOS.COM, BANGKA  - Lagi, sejumlah warga Pangkalpinang datangi Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik (LP5) Bangka Belitung mengadu permasalahan lampu jalan yang tidak berfungsi maksimal.

Ismail (56), warga Kelurahan Selindung, menyampaikan sudah berapa hari lampu jalan di sekitar kediamannya tak menyala.

Minimnya penerangan ini dinilai mengganggu aktivitas pengendara maupun pejalan kaki.

Dia pun mengkhawatirkan timbulnya kriminalitas karena penerangan yang tidak berfungsi optimal.

"Kami minta segera diperbaiki khawatir terjadi kecelakaan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan," ujarnya, Rabu (30/10/2019).

Keluhan padamnya lampu jalan juga dirasakan warga Jalan Ahmad Yani, Jalan Solihin GP, Jalan Mentok dan sejumlah jalan masih minim penerangan pada malam hari.

Keluhan masyarakat ini diterima ketua LP5 Babel, Jumli Jamaludin. Menurutnya dalam pekan ini sudah banyak warga yang mengeluhkan persoalan lampu jalan.

Masalah ini seolah tidak berhenti dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikannya.

Jumli menyayangkan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sudah ada dan terpasang namun banyak yang tidak menyala dan rusak.

Padahal anggaran.yang digelontorkan tidak sedikit. Diberitakan sebelumnya, dinas perhubungan kota Pangkalpinang menggelontorkan anggaran sebesar Rp 5 Miliar untuk penerangan jalan umum.

Dia menuturkan, pemerintah baik itu tingkat provinsi maupun kota harus rutin mengecek semua wilayah mana saja titik yang tidak menyala.

Apalagi Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi dinas perhubungan provinsi dan kota harus segera berkooridinasi, begitu pun dengan pihak PLN kalau terjadi kekurangan daya.

"Saya berharap pemerintah terkait serius dan fokus merespon keluhan masyarakat untuk ditindaklanjuti, apalagi sudah ramai dikeluhkan. Termasuk yang dikeluhkan melalui LP5 Babel. Kami akan tetap terus memantau di lapangan," tegas Jumli.

Meskipun secara aturan terbagi atas kewenangan jalan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, tapi untuk masalah pelayanan publik ini sangat krusial apabila tidak segera direspon.