Tentara dan Polisi Pernah Dipecat Massal, Begini Kondisi Militer Timor Leste Dibandingkan Indonesia
Kemudian, dilakukan referendum yang diatur oleh PBB dan rakyat lebih memilih untuk lepas dari Indonesia.
BANGKAPOS.COM - Aparat militer Indonesia dan milisi Timor Leste pernah terlibat konflik sampai 1999 silam.
Kemudian, dilakukan referendum yang diatur oleh PBB dan rakyat lebih memilih untuk lepas dari Indonesia.
Pemerintah Timor Leste diakui oleh dunia pada tanggal 20 Mei 2002.
Lalu secara perlahan, Timor Leste membangun negaranya dan membentuk kekuatan militer.
Hanya saja pada 2006, pemerintah setempat membubarkan lembaga tentara dan kepolisian karena protes diskriminasi.
Pada tahun 2006, ketegangan internal mengancam keamanan negara baru ketika serangan militer menyebabkan kekerasan dan pelanggaran hukum serta ketertiban.
Atas permintaan Dili, Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang dipimpin Australia dikerahkan ke Timor-Leste, dan Dewan Keamanan PBB membentuk Misi Terpadu PBB di Timor-Leste (UNMIT), yang mencakup kehadiran polisi resmi lebih dari 1.600 personel.
Baca juga: Video Gisel 13 Detik Ditonton Jutaan Kali, Siapa Sosok di Sampingnya?
ISF dan UNMIT memulihkan stabilitas, memungkinkan pemilihan presiden dan parlemen pada tahun 2007 dalam suasana damai.
Pada Februari 2008, sebuah kelompok pemberontak melancarkan serangan yang gagal terhadap presiden dan perdana menteri.
Pemimpinnya tewas dalam serangan itu, dan sebagian besar pemberontak menyerah pada April 2008.
Baca juga: PPKM Berakhir Hari Ini, Apakah Diperpanjang? Jokowi Ungkapkan Kunci Agar Covid-19 Tak Melonjak
Sejak serangan itu, pemerintah telah menikmati salah satu periode terlama stabilitas pasca-kemerdekaan, termasuk pemilihan umum 2012 yang sukses untuk parlemen dan presiden dan transisi kekuasaan yang sukses pada Februari 2015.
Pada akhir 2012, Dewan Keamanan PBB mengakhiri misi penjaga perdamaiannya di Timor-Leste dan baik ISF maupun UNMIT meninggalkan negara itu.
Pemilihan parlemen awal pada musim semi 2017 akhirnya menghasilkan pemerintahan mayoritas setelah berbulan-bulan mengalami kebuntuan.
Baca juga: Dulu Mati-matian Ingin Merdeka, Kini Ratusan Anak Muda Timor Leste Masuk ke Indonesia,
Saat ini, pemerintah merupakan koalisi tiga partai dan presiden merupakan anggota partai oposisi.
Pada 2018 dan 2019, konfigurasi ini menghalangi nominasi untuk posisi kementerian utama dan memperlambat kemajuan pada masalah kebijakan tertentu.