Breaking News:

Berita Bangka Barat

Berantas Mafia Pertanahan, Kejari Bangka Barat Bentuk Tim Khusus

Menanggulangi sindikat mafia tanah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat bersama Kantor Pertanahan Bangka Barat akan membentuk tim khusus

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: khamelia
(Ist/Kejari Bangka Barat).
Kajari Bangka Barat Helena Octavianne saat berkunjung, ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, Selasa (28/12/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Menanggulangi sindikat mafia tanah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat bersama Kantor Pertanahan Bangka Barat akan membentuk tim khusus yang terdiri dari jajaran intelijen, pidana umum dan pidana khusus. 

Hal ini usai Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne, didampingi Kasi Intelijen Mario Nicholas, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara David Sianturi dan Rina Akhad menindaklanjuti perintah dari Kejaksaan Agung. 

"Kami bertindak cepat dan telah mengimplementasikan perintah tersebut dengan melakukan pemasangan baliho, berupa infografis dalam rangka pemberantasan mafia tanah beberapa waktu yang lalu," ujar Helena Octavianne, Selasa (28/12/2021). 

Baca juga: Dua Oknum PNS di Bangka Barat Jalani Sidang Pertama Kasus Pemalsuan Surat Antigen

Kejari Bangka Barat juga menginformasikan kepada masyarakat dalam rangka pemberantasan mafia tanah, serta melakukan pemasangan baliho di komplek Perkantoran Pemkab Bangka Barat.

"Sampai dengan saat ini Kejari Bangka Barat telah turut serta berperan aktif dalam, permasalahan sengketa pertanahan yang ada. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum, kepada instansi pemerintahan dan juga kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum," katanya. 

Pihaknya juga tak segan akan menindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan membacking para mafia tanah.

"Cermati dan mempersempit ruang gerak para mafia tanah yang biasa main mata, atau kongkalikong dengan para pejabat aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, maupun ketua adat," tuturnya. 

Sementara itu Helena berharap permasalahan sengketa pertanahan dapat diberantas, serta mendapatkan dukungan dari semua pihak. 

"Perlu dukungan dari Pemda serta seluruh unsur masyarakat, hingga ke tingkat desa agar lebih waspada dan peduli mengenai persoalan tanah. Sehingga ke depannya tidak ada lagi permasalahan sengketa tanah, terutama yang melibatkan mafia tanah sampai masuk ke ranah pengadilan," ucapnya. (Bangkapos.com/Rilis/Rizky Irianda Pahlevy). 

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved