Pilpres 2024
Jangan Sampai Wacana Bahlil Membuat Jokowi Bernasib Seperti Soeharto
Usulan Bahlil ini sontak menuai beragam komentar, salah satunya dari Partai Demokrat.
BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pemilihan Presiden (Pilpres) akan berlangsung pada 2024 mendatang.
Sebelumnya ada wacana masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.
Jika usulan itu disahkan DPR, maka Pilpres tidak jadi digelar pada 2024.
Nah, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali muncul.
Kali ini diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
Apa alasan Bahlil mengusulkan masa jabatan presiden diperpanjang?
Baca juga: Beruntungnya Nabila Maharani Bertemu Tri Suaka, Segini Duit YouTube Gadis Jogja Itu Per Bulan
Baca juga: Pose Ariel Tatum Berjemur di Pantai Pakai Baju Tanpa Tali Jadi Sorotan, Real Seksi Cantik Banget
Baca juga: Tante Ernie Diam Begini Saja Sudah Bikin Laki-laki Gagal Fokus, Intip Senyumnya di Dekat Batu Karang
Bahlil menyebut rata-rata pelaku usaha mengharapkan penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda dengan pertimbangan terkait pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
Bahlil bahkan menyebut penundaan penyelenggaraan pemilu juga bukanlah sesuatu yang baru.
Sebab Indonesia pernah mengalami hal serupa di era Orde Lama dan peralihan era Orde Baru ke Reformasi.
Usulan Bahlil ini sontak menuai beragam komentar, salah satunya dari Partai Demokrat.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan usulan itu tak ubahnya mempermalukan dan menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Karena Jokowi berulang kali telah menyampaikan penolakannya atas usulan perpanjangan masa jabatan preside menjadi tiga periode.
"Apakah kini ada upaya menjerumuskan Bapak Joko Widodo agar bernasib serupa dengan Presiden Soeharto, dengan terus menggaungkan usulan tiga periode?" kata Herzaky, kepada Tribunnetwork, Senin (17/1/2022).
Nasib Soeharto yang dimaksud Herzaky tak lain soal kejatuhannya lantaran terlalu lama menjabat.
Saat itu para pembantu dekat Soeharto selalu meminta agar yang bersangkutan bersedia memperpanjang kekuasaannya, dengan mengatasnamakan rakyat.
