Jangan Sampai Wacana Bahlil Membuat Jokowi Bernasib Seperti Soeharto

"Konstitusi kita jelas mengatur, nggak ada istilah mundur, pemilu itu lima tahun sekali," kata Habiburokhman.

Sedangkan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga melihat Bahlil seolah dimanfaatkan atau justru memanfaatkan momentum dimana munculnya keinginan pengusaha menunda pemilu.

Menurutnya, suara pengusaha bisa saja digunakan sebagai pembenaran adanya arus bawah yang menginginkan Jokowi sebagai sosok yang mampu memulihkan ekonomi Indonesia di era pandemi Covid-19.

"Untuk itu, Menteri Bahlil Lahadila, seolah-olah menjadi penyambung lidah para pengusaha untuk menyampaikan aspirasinya. Di sini belum jelas apakah Bahlil memanfaatkan atau dimanfaatkan para pengusaha menjadi corong menyampaikan aspirasi politiknya," kata Jamiluddin.

Baca juga: Inilah Cara Istri Berusia 40-an ke Atas Penuhi Kebutuhan Biologis Suami, Menurut dr Aisah Dahlan

Baca juga: Suami Tak Akan Berpaling ke Wanita Lain Jika Istri Lakukan Cara-cara Ini

Baca juga: Manfaat Minum Air Rebusan Daun Putri Malu, Rebus Selama 5 Menit, Jangan Kaget Dapat Manfaat Ini

Apabila Bahlil memanfaatkan para pengusaha, berarti inisiatif penambahan masa jabatan presiden datang dari dirinya.

Sebaliknya, bisa saja Bahlil dimanfaatkan oleh para pebisnis untuk menyampaikan aspirasinya kepada Jokowi dan legislatif.

Yang menarik, kata dia, Bahlil tetap menyuarakan hal tersebut meski tahu itu tidak dimungkinkan oleh konstitusi Indonesia.

"Berbekal pendapat umum palsu inilah yang dikhawatirkan akan dijadikan pembenaran untuk mengamandemen konstitusi. Cara-cara seperti ini banyak dilakukan di negara demokrasi dimana para oligarki sangat berperan," jelasnya.

PAN Bela Bahlil

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menanggapi soal pernyataan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menyebut bahwa para pelaku usaha berharap Pilpres 2024 ditunda.

Menurut Viva, pernyataan Bahlil tidak salah soal harapan para pelaku usaha.

"Mas Bahlil dalam pernyataannya tidak salah karena menjelaskan aspirasi dunia usaha yang menghendaki pemilu dimundurkan," kata Viva kepada wartawan, Selasa (11/1/2022).

Baca juga: Cara Menyadap WhatsApp Lewat google, Bisa Bongkar Isi Chat Pasangan Tanpa Ketahuan dan Simpel

Baca juga: Anti Selingkuh, Begini Cara Gampang WhatsApp Pasangan Kamu Cukup Masukkan Nomor WA, Langsung Bisa

Dia menilai adanya keberagaman aspirasi dari seluruh elemen bangsa adalah sebagai ekspresi berdemokrasi, buah dari kebebasan berpikir dan berpendapat.

"Dan secara historis, Indonesia telah mengalami pasang-surut kehidupan demokrasi, termasuk memajukan atau memundurkan jadwal pemilu," kata dia.

Dalam era demokrasi saat ini, Viva mengatakan bahwa perdebatan, analisis, kritik, pro kontra, adalah sesuatu yang diterima sebagai konsekuensi logis.