Urgensi Survei Biaya Hidup

Oleh: Nur Faizah, S.Stat. - Fungsional Statistisi BPS Kota Pangkalpinang

APA sih inflasi? Istilah tersebut mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, namun kebanyakan orang tidak memahaminya dan mungkin tidak merasa perlu untuk memahaminya. Faktanya, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dan kebalikannya adalah deflasi. Inflasi atau deflasi diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen (IHK).

Di Indonesia, lembaga yang melakukan pengumpulan data dan penghitungan data IHK adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun data harga yang digunakan untuk menghitung IHK diperoleh dari survei harga konsumen (SHK) yang dilakukan oleh BPS setiap bulan.

Sewajarnya, pemantauan harga untuk penghitungan inflasi atau deflasi ini dilakukan terhadap semua jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh seluruh penduduk Indonesia. Akan tetapi, tentu membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang besar untuk memperoleh angka inflasi atau deflasi. Padahal perubahan harga barang dan jasa oleh data inflasi atau deflasi merupakan indikator makro yang dibutuhkan secara berkala dan bahkan dirilis oleh BPS setiap bulan. Inilah alasan perlunya melakukan survei terhadap responden sampel dan komoditas sampel, yaitu komoditas yang masuk paket komoditas (commodity basket) dalam penghitungan IHK.

Di Indonesia, saat ini ada 90 kota yang melakukan SHK. Dua dari 90 kota tersebut ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Pangkalpinang dan Tanjungpandan. Dasar pemilihan kota penghitungan inflasi adalah sebagai ibu kota provinsi dan kota-kota yang menjadi barometer ekonomi bagi kabupaten sekitarnya serta jumlah penduduk lebih besar dari rata-rata jumlah penduduk provinsi.

Kota-kota yang terpilih harus memenuhi syarat, seperti kontinuitas pencacahan dan kelengkapan responden serta komoditas untuk dilakukan monitoring harga setiap bulannya seperti ketersediaan pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern, sekolah, dealer motor/mobil, rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan lainnya. Di samping fakta bahwa biaya yang dibutuhkan dalam monitoring harga tidaklah sedikit, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang beredar mengapa tidak semua kabupaten menjadi sampel pelaksanaan SHK.

Tetapi tidak juga berarti kabupaten lain tidak bisa menghitung inflasi/deflasi sendiri. Ada prosedur yang telah ditetapkan untuk penghitungan inflasi/deflasi kabupaten di luar 90 kota tersebut.

Monitoring SHK dilakukan setelah ke 90 kota terpilih memiliki paket komoditasnya masing-masing, di mana paket komoditas masing-masing kota bisa berbeda sesuai dengan pola konsumsi masyarakat. Paket komoditas adalah sekelompok barang dan jasa yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat di suatu kota untuk periode tertentu. Paket komoditas diperoleh dari hasil survei biaya hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS setiap 5 tahun sekali serentak di seluruh kota cakupan penghitungan IHK di Indonesia.

Survei biaya hidup yang terakhir dilaksanakan dan menjadi dasar penghitungan inflasi saat ini adalah SBH tahun 2018. Komoditas hasil SBH 2018 yang akan dipantau setiap bulannya dalam penghitungan IHK di Kota Pangkalpinang sebanyak 357 komoditas, sedangkan di Tanjungpandan sebanyak 279 komoditas.

Ada komoditas yang dicacah setiap minggu, ada yang dicacah dua minggu-an, dan ada yang dicacah bulanan. Komoditas terpilih setidaknya memiliki cakupan minimal 2-3 merek yang dicacah harganya untuk mewakili sekian banyak merek yang dikonsumsi seluruh masyarakat di suatu kota.

Sebagai contoh, untuk komoditas minyak goreng, terdapat berbagai macam merek, akan tetapi merek yang dicakup antara lain Fortune, Bimoli, dan Sania, yang akan dipantau harganya setiap minggu. Contoh lainnya, untuk komoditas susu bubuk, setiap minggunya dilakukan pengecekan harga merek Frisian Flag, Dancow, dan Milo.

Uang sekolah setiap bulannya juga akan dilakukan monitoring biaya yang dikeluarkan oleh murid-murid pada beberapa sampel sekolah. Untuk pemilihan sekolah di sini terdiri dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi baik swasta maupun negeri didasarkan pada jumlah siswa/mahasiswa.

Faktanya, SHK untuk menghitung inflasi bisa dilaksanakan setelah paket komoditas beserta besaran nilai konsumsi dari masing-masing komoditas di dalam paket komoditas tersebut tersedia. Nilai konsumsi, itu apa? Nilai konsumsi adalah besaran biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk mengonsumsi suatu komoditas barang atau jasa dalam satu bulan.

Komoditas dengan nilai konsumsi yang besar, akan lebih memengaruhi inflasi/deflasi dibandingkan komoditas dengan nilai konsumsi yang relatif kecil. Sebagai contoh, beras karena sehari-harinya dikonsumsi masyarakat, akan memiliki nilai konsumsi lebih besar dibandingkan kaus kaki. Dengan demikian, jika terjadi kenaikan harga beras, secara langsung akan berpotensi memicu terjadinya inflasi dibandingkan kenaikan harga kaus kaki.

Proporsi nilai konsumsi dari masing-masing komoditas dalam suatu paket komoditas juga menjadi informasi yang sangat penting bagi upaya pengendalian inflasi di suatu daerah. Sebab, program pengendalian inflasi bisa lebih difokuskan pada komoditas-komoditas strategis.