Breaking News:

Bangka Pos Hari Ini

Beasiswa Mahasiswa Senilai Rp 9 Miliar Tak Kunjung Cair, DPRD Bangka Belitung Beri Deadline 2 Minggu

DPRD Bangka Belitung (Babel) memberikan deadline selama 2 minggu kepada Pemprov Bangka Belitung untuk mencari aturan yang tepat.

Editor: nurhayati
Dok/Bangka Pos
Halaman Cetak Bangka Pos Hari Ini 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- DPRD Bangka Belitung (Babel) memberikan deadline selama 2 minggu kepada Pemprov Bangka Belitung untuk mencari aturan yang tepat sehingga anggaran beasiswa Rp9 miliar untuk 768 mahasiswa kurang mampu dapat segera dicairkan.

Deadline tersebut disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait beasiswa mahasiswa kurang mampu yang tak kunjung dicairkan, Senin (15/8/2022) di ruang Banmus DPRD Bangka Belitung.

RDP dihadiri Anggota DPRD Komisi IV bersama Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi, Sekda Bangka Belitung, Naziarto, Forum Pengelola Beasiswa Bangka Belitung dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi membenarkan pihaknya memberikan waktu selama dua minggu ke Pemprov Babel agar dapat mencari aturan yang tepat, sehingga anggaran beasiswa dapat dicairkan segera.

“Kami memberikan waktu dua minggu kepada Pemprov Babel, setelah ini progres menyatakan ia atau tidak, kami masih mengejar. Salah satunya berkaitan dengan peraturan gubernur apakah ada perubahan. Selain itu Komisi IV akan ke Kemendagri dan Provinsi Riau untuk melakukan studi banding,” kata Herman kepada awak media usai RDP, Senin (15/8/2022) di Kantor DPRD Bangka Belitung.

Baca juga: Pj Gubernur Bangka Belitung Berikan Rekomendasi SPK CV WAP di Laut Belo, Menambang dengan Kapal Isap

Baca juga: Pj Gubernur Sampai Merinding Lihat Presiden Jokowi Kenakan Baju Adat Paksian dari Bangka Belitung

Politikus PDI-P ini menegaskan, penyebab tidak dapat dicairkannya anggaran beasiswa mahasiswa kurang mampu pada tahun 2022 ini dikarenakan faktor regulasi atau aturan.

“Anggaran beasiswa mahasiswa kurang mampu di perguruan tinggi di daerah tidak bisa dicairkan, berkenaan dengan regulasi. Ada peraturan tidak membolehkan itu,” ungkapnya.

Lanjut Herman, mandeknya pencairan ini bukan kesalahan dalam administrasi, tetapi hanya pada perubahan sistem yang semula melalui Dinas Pendidikan kemudian dialihkan ke Biro Kesra Babel.

“Ini bukan kesalahan, dana sudah ada di Dinas Pendidikan, semula sebagai eksekutornya. Tetapi karena aturan, kita cantolkan ke Biro Kesra, tetapi Biro Kesra tidak berani karena payung hukum belum jelas,” bebernya.

Dijelaskan Herman, hambatan juga terjadi karena adanya perubahan sistem pemerintahan dan keuangan.

Awalnya selama ini pemerintah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) kemudian beralih ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

“Kita akan tetap mencari solusi agar mahasiswa kurang mampu ini tetap dibantu, dengan catatan tidak melanggar aturan,” tandasnya.

Hingga Desember

Terpisah Ketua Forum Pengelola Beasiswa Bangka Belitung, Wisnu meminta Pemrov untuk dapat membayarkan biaya perkulihan mahasiswa penerima beasiswa kurang mampu.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved