Breaking News:

Berapa Besaran Iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan Setiap Bulan? Simak Cara Perhitungan dan Pembayarannya

Peraturan Pemerintah Nomor 46/2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT Nah, besar iuran dari JHT adalah 5,7 persen dari upah

Tribun Palu
Besaran Iuran JHT di BPJS Ketenagakerjaan, cara perhitungan dan pembayarannya 

BANGKAPOS.COM- Berapa biaya iuran JHT)'>Jaminan Hari Tua ( JHT) BPJS Ketenagakerjaan, inilah rincian, perhitungan dan cara pembayarannya.

JHT)'>Jaminan Hari Tua ( JHT) adalah program yang dikelola  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Program tersebut merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Program ini menjadi pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua.

Baca juga: Kapan JHT Bisa Dicairkan? Tak Perlu Tunggu Usia 56 Tahun, Simak Aturan Terbaru Permenaker Ini

JHT menggunakan sistem tabungan pensiun yang bersifat wajib yang mengharuskan peserta untuk membayar iuran setiap bulan.

BPJS memungut iuran jaminan sosial dan mengelolanya, untuk kemudian membayarkannya pada saat peserta memenuhi syarat untuk menerima manfaat.

Lantas, berapa besaran iuran JHT setiap bulannya?

Peraturan Pemerintah Nomor 46/2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT Nah, besar iuran dari JHT adalah 5,7 persen dari upah.

Baca juga: Anak Bungsu Ferdy Sambo Tak Bisa Pisah dari Ibunya, Usia Baru 1 Tahun 5 Bulan

Perhitungan  BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 untuk program JHT dibagi antara perusahaan dan pekerja.

Dalam artian pekerja membayar 2 persen, sedangkan perusahaan membayar 3,7 persen.

Besar iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah sebesar 2 persen dari upah yang dilaporkan setiap bulan. 

Besar iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja migran bisa membayar Rp 50.000,00 hingga Rp.600.000,00 per bulan. 

Diketahui pembayaran iuran bergantung kepada penghasilan setiap peserta, baik mereka yang merupakan pekerja penerima upah (PPU) atau karyawan maupun pekerja bukan penerima upah (PBPU) seperti wirausahawan dan pekerja lepas.

Sedangkan untuk PBPU yang dibayarkan adalah 2 persen dari gaji yang dilaporkan.

Baca juga: Usai Apin BK, Kini Koh Rendi dan Koh Wendy Bos Judi Online yang Sedang Diburu, Siapa Mereka?

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved