DPC GMNI Demo Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Kecewa Tak Dapat Temui Pimpinan Dewan

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bangka Belitung (Babel), menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Babel, Selasa (6/9/2022) siang hingga sore.   

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan  kenaikan harga BBM bersubsidi. 

Puluhan mahasiwa membawa bendera GMNI dan poster yang berkaitan dengan tuntutan 

Aksi tersebut juga diamankan oleh puluhan Personel Satpol PP dan kepolisian yang melakukan pengamanan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel.

GMNI Babel menuntut terkait penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi, menuntut pemerintah pusat mengevaluasi kinerja BPH Migas.

Kemudian menuntut pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap distribusi dan konsumsi BBM bersubsidi, mendesak pemerintah daerah menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ketua DPC GMNI Babel, Ahmad Subhan Hafiz, mengatakan pihaknya kecewa terkait tidak hadirnya ketua DPRD Babel, saat mahasiswa menyampaikan aksi penolakan kenaikan BBM.

"Kami kecewa tidak ada satupum pimpinan di DPRD Babel yang menemui kami, cuman satu orang anggota DPRD dari Komisi III, dari sekian banyak anggota DPRD, padahal ini hari kerja, mereka tidak tahu kemana perginya,"kata Hafiz kepada Bangkapos.com, Selasa (6/9/2022) di sela aksi demo.

Secara nasional GMNI telah melakukan kosilidasi kenaikan Pertalite, Pertamax dan Solar, menilai kenaikan harga menjadikan inflasi semakin tajam, dan daya beli masyarakat tertekan.

"Apalagi kita daerah tambang yang banyak membutuhkan pasokan BBM hari ini kelangkaan-kelangkaan seperti BBM sudah terjadi diberbagai daerah di Bangka Belitung sendiri, harga eceran pun sangat tinggi sampai Rp 13.000 dan ini tidak terjangkau oleh masyarakat kecil," katanya.

Kemudian, peserta aksi meminta pemerintah pusat mengevaluasi soal BP Migas yang menganggap lembaga negara memiliki super power, dalam menata mengelola dan juga mengawasi distribusi BBM secara nasional.

"Kami menuntut presiden untuk mengevaluasi lembaga tersebut yang juga selanjutnya itu bagaimana sebenarnya politik Internasional,  kita kemudian harus punya rencana strategis seperti misalkan membeli BBM dari negara yang murah," katanya.

Hafiz menilai pemerintah hari ini tidak punya empati terhadap rakyat, karena terjadi kebocoran APBN kemudian menghapuskan ataupun menghilangkan subsidi BBM terhadap rakyat.

"Rakyat mengharapkan BBM yang murah, harusnya memang negara wajib untuk bertanggung jawab terkait persoalan ini, ini sebagai simbol perlawanan kita, karena sebagian rakyat sudah mulai sulit membeli BBM," tegasnya.

"Hari ini kita menyatakan penolakan kenaikan bahan bakar minyak, mosi tidak percaya terhadap pemerintah pusat dan daerah yang berpihak kepentingan oligarki dan pemodal," katanya.