DPRD Ingatkan Pemkot Pangkalpinang Atasi Banjir, Dwi Pramono: Hal Ini Jangan Dibiarkan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung mengingatkan pemerintah setempat untuk tetap menjalankan program-program pengurangan banjir menjelang akhir tahun 2022 ini.

Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dwi Pramono mengungkapkan, sampai saat ini masih terdapat beberapa titik rawan banjir di Kota Pangkalpinang.

Terlebih saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur ibu kota Kepulauan Bangka Belitung. Dimana daerah tersebut menjadi kawasan langganan banjir setiap kali turun hujan.

"Kami mengingatkan saudara walikota bahwasanya sampai hari ini masih ada titik rawan banjir yang menjadi langganan setiap musim hujan," kata dia kepada Bangkapos.com, Selasa (13/9/2022).

Dwi Pramono menilai, dari periode Januari-September 2022 ini persoalan banjir masih belum terselesaikan oleh pemerintah kota. Hal itu sebagaimana tema pembangunan yang diusung pada tahun 2022 ini.

Maka dari itu pihaknya menyarankan beberapa titik rawan banjir tersebut menjadi skala prioritas dalam penanganannya. Jangan sampai permasalahan ini dibiarkan secara terus menerus tanpa ada penyelesaian.

"Artinya persoalan banjir sampai hari ini belum terselesaikan, sebagaimana tema pembangunan yang diusung pada tahun 2022 adalah penguatan pembangunan ekonomi dan kesehatan masyarakat menuju daya saing daerah," terang Dwi Pramono.

Di samping itu, pihaknya juga mengingatkan pemerintah kota tentang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah.

Terutama alat CT Scan, dimana dengan penambahan gedung baru tentunya harus memiliki fasilitas yang lengkap agar pelayanannya lebih maksimal.

Dimana kesehatan menjadi urusan wajib pemerintah, terlebih untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kekurangan RSUD, sehingga bisa melengkapi dan memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.

"Tentang pelayanan dan peralatan kesehatan di RSUD Depati Hamzah terutama alat CT Scan apakah dapat ditambah, mengingat urusan kesehatan ini adalah urusan wajib pemerintah," bebernya.

Kendati demikian kata Dwi Pramono, pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022 yang sudah disahkan pada rapat paripurna Senin (12/9) kemarin harus memperhatikan strategi pembangunan dan segala prioritas kegiatan. Agar hal tersebut tepat sasaran, ini adalah merupakan aktualisasi komitmen pemerintah daerah kepada masyarakat.

Berikut saat kondisi pandemi Covid-19 pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi mengalami peningkatan bahkan melampaui target. Kemudian kebijakan umum anggaran belanja daerah Kota Pangkalpinang dari sektor belanja mengalami peningkatan.

"Kami menyarankan agar sektor belanja ini betul-betul menyentuh dan memberi manfaat kepada masyarakat, seperti belanja hibah, kemudian belanja modal jalan, jaringan dan irigasi," kata Dwi Pramono.

Drainase Jadi Perhatian