Benarkah Ada Potensi Politik Transaksional dalam PAW Wabup Bangka Tengah, Simak Tanggapan DPRD

BANGKAPO.COM, BANGKA -- Pada akhirnya, mekanisme pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Bupati Bangka Tengah akan ditentukan di tangan masing-masing anggota dewan di DPRD Bangka Tengah.

Ada 25 anggota dewan di Bangka Tengah yang suaranya sangat berharga dalam menentukan dan memilih Wakil Bupati sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Herry Erfian.

Lantas, benarkah hal ini dianggap rentan terjadinya politik transaksional.

Hal itu telah diungkapkan sebelumnya oleh seorang pengamat politik sekaligus Dosen Ilmu Politik di Universitas Bangka Belitung, Sandy Pratama.

Baca juga: Sejumlah Honorer Resah Nama Tak Terdata, Pj Gubernur Bangka Belitung Tegaskan Bukan Daftar Final

Baca juga: Kasus Tipikor Seragam Linmas Satpol PP Bangka Selatan, Jaksa Sebut Iwan Terima Fee Rp35 Juta

Menurutnya, akan selalu ada politik suara, negoisasi berupa imbalan yang dipertukarkan.

"Bentuknya tidak selalu yang bisa jadi kesepakatan lainnya," ucap Sandy, Selasa (27/9/2022).

Lanjut dia, hal itu sebagai sebuah bentuk penghargaan atas kursi yang dimiliki, di mana jika tuntutan bisa dipenuhi, maka deal pemberian tiap suara bisa dilakukan.

Menyikapi itu, sejumlah anggota DPRD di Bangka Tengah memberikan tanggapan perihal isu tentang adanya politik transaksional.

Diantaranya yang disampaikan oleh Wahidah, Anggota DPRD Bangka Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Diketahui saat ini PKB telah mengusung dan merekomendasikan Muhammad Irham sebagai Cawabup Bangka Tengah.

Wahidah mengaku tidak banyak proses lobi-lobi yang terjadi antara pihaknya dengan Muhammad Irham.

"Kalau kami dari PKB tidak banyak cengkonek-nya (tidak ribet-red). Kalau yang lain kan banyak lobi-lobi segala macamnya, tapi kalau kami di PKB tidak terlalu. Begitu ketemu beberapa kali, langsung oke," kata Wahidah saat diwawancarai Bangkapos.com, Rabu (28/9/2022).

Kemudian, ketika ditanyai tentang potensi terjadinya transaksional dalam mekanisme pemilihan PAW Wabup Bangka Tenga, Wahidah membantah hal tersebut.

"Kalau kami sih enggak melihat hal itu ya," ucap dia, singkat.

Hal senada juga disampaikan oleh Subandri, Anggota Komisi III DPRD Bateng dari fraksi PPP.

Dia mengatakan, memang saat ini PPP belum memutuskan untuk mengusung siapa.

Saat ditanya apakah benar ada isu transaksional untuk nilai suatu suara, Subandri menepis hal itu.

"Enggak lah kurasa, dakde (tidak ada-red)," ucapnya.

Kata Subandri, yang dimaksud dengan transaksional tersebut tidak mesti dalam bentuk uang, karena bisa saja bentuknya berupa kesepakatan-kesepakatan politik.

"Misalnya kalau sudah menang (terpilih menjadi Wabup Bateng-red), ya harus perhatian dengan partai pengusung. Jangan ditinggalkan lah pokoknya," jelasnya.

Jadi menurut dia, tidak ada bahasa transaksional tersebut.

"Jangan sampai ada lah. Karen kita inginnya calon pemimpin itu bebas bergerak tanpa adanya ikatan tertentu. Tapi kalau ada saran dari partai pengusung kan wajar-wajar saja," tambahnya.

Baca juga: Waduh Ada Penipu Berani Catut Nama Wakil Bupati Bangka Barat, Meminta Transfer Uang

Baca juga: Masih Utang Bandar Narkoba Rp 4 Juta, Pengedar Sabu Ditangkap Polisi Saat Santai di Rumah

Sementara itu, Ketua Tim Koalisi PAW Wabup Bangka Tengah, Suwarno mengatakan bahwa pihaknya selaku panitia tidak sampai mengurusi perihal tersebut. 

"Kami tidak sampai mengarah ke sana, tim harus netral. Makanya kami juga berhati-hati terhadap hal sensitif seperti itu," kata Suwarno.

Diakuinya, jika sudah masuk ke sistem pemilihan (pemungutan suara), pihaknya tidak masuk lagi ke ranah tersebut.

Lanjut dia, pihaknya hanya bertugas untuk menggodok nama-nama cawabup nantinya. Setelah nama tersebut dipilih, maka selanjutnya adalah tugas di DPRD untuk melakukan voting.

"Semoga tidak ada kabar-kabar (transaksional-red) seperti itu, biar pemilihannya netral," harapnya.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)