Breaking News:

UMP Babel 2023 Naik 7.15 Persen, Ditetapkan Sebesar Rp 3.498.479, Apindo Babel Tunggu Arahan DPN

DPP Apindo Babel menunggu instruksi dan arahan lebih lanjut dari Dewan Pimpinan Nasional ( DPN )Apindo yang telah menunjuk Prof Denny Indrayana....

Tribun Jakarta/Pixabay
Ilustrasi UMP 2023 naik 

UMP Babel 2023 Naik 7.15 Persen, Ditetapkan Sebesar Rp 3.498.479, Apindo Babel Tunggu Arahan DPN

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 telah ditetapkan Rp3.498.479 

Kurang dari Rp2.000, UMP Babel 2023 menyentuh angka Rp3,5 juta per bulan.

Artinya UMP Babel 2023 naik dari Rp3.264.884 pada tahun 2022 atau ada kenaikan 7,15 persen dari tahun 2022.

Adapun penetapan UMP Babel 2023 itu, disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin, Jumat (25/11/2022) lalu.

Sebelumnya, besaran UMP Tahun 2022 adalah Rp3.264.884, sehingga dengan adanya kenaikan ini, para pekerja akan mendapat upah Rp3.498.479 mulai awal tahun depan.

Baca juga: Warga Sempan ini Tewas Dikeroyok Buaya Kolong, Buaya Betina Penerkam Korban Keluarkan Potongan ini

Baca juga: Livy Renata Geram Soal Pertanyaan di Podcast Aktor ini: Mau Sampai Kapan Kita Toleransi Itu?

Baca juga: Bacaan Doa Pagi Hari Rasulullah untuk Memohon Keberkahan Rezeki Hingga Ilmu dan Amal yang Diterima

Terkait kenaikan UMP Babel, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Bangka Belitung (Babel), Nuradi Wicaksono, pun memberikan tanggapannya .

"DPP Apindo Babel menunggu instruksi dan arahan lebih lanjut dari Dewan Pimpinan Nasional ( DPN ) Apindo yang telah menunjuk Prof Denny Indrayana, untuk permasalahan dualisme atas dasar penetapan UMP 2023, dengan dilakukannya uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) atas Permenaker 18 tahun 2022," kata Nuradi kepada Bangkapos.com, Senin (28/11/2022).

Nuradi, menegaskan bagaimanapun seharusnya UMP 2023 ditetapkan sesuai dengan PP 36 tahun 2021 bukan menggunakan Permenaker 18 tahun 2022.

"Untuk itu kami menunggu sampai dengan adanya keputusan dari uji materiil tersebut sikap Apindo jelas terus mendorong dan mengingatkan bahwa penetapan UMP 2023 harus berdasar pada aturan yang ada yaitu PP 36 tahun 2021," jelasnya.

Dikatakan Nuradi, kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 yang menjadi turunan dari Undang-undang Cipta Kerja.

"Apakah masih relevan dan masih berlaku atau justru sebaliknya Permenaker 18 yang menjadi rujukan dan dasar perhitungan UMP 2023 atau nanti berubah lagi setiap saat sesuai selera dan kepentingan-kepentingan sesaat?. Kepastian dan kepatuhan akan aturan dan hukum menjadi sangat penting jika kita tetap menginginkan hubungan industrial yang harmonis dan iklim investasi berjalan sebagaimana mestinya," tegasnya.

SPSI Minta Pemprov Babel Lakukan Pengawasan UMP 2023

Sementara Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI ) Bangka Belitung (Babel), Darusman meminta agar pemerintah provinsi yakni Dinas Ketenagakerjaan ( Disnaker ) melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam penerapan UMP 2023 ini.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved