Patrianusa: Proporsional Tertutup Tak Hargai Keinginan Rakyat Hingga Adu Kekuatan Pengurus Partai

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Bangka Belitung, Patrianusa Sjahrun, berharap sistem proporsional tertutup tidak digunakan dalam Pemilu 2024 mendatang.

Pasalnya, apabila sistem pemilu tertutup dilakukan, akan berdampak kepada perbuatan nepotisme dan tidak menghargai keinginan rakyat untuk memilih wakilnya.

"Dulu Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan keputusan itu, bahwa dengan proporsional tertutup tidak demokratis tidak menghargai keinginan rakyat. Nah, kalau sistem tertutup ini akan terjadi nepotisme, dan adu kekuatan dengan pengurus partai, kader partai lain yang ingin menjadi anggota dewan," kata Patrianusa kepada Bangkapos.com, Rabu (4/1/2023).

Patrianusa, menegaskan sistem proporsional terbuka lebih fair, adil dan berimbang. Artinya siapa yang berjuang dengan kerja keras dan pengorbanan tinggi. Dialah yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi anggota dewan terpilih.

"Dengan sistem terbuka lebih mendekatkan hubungan anggota dewan dengan konstituen.

Karena caleg terpilih adalah keinginan dari pada rakyat. Apa yang diinginkan rakyat terakomodir, sehingga anggota dewan akan memperhatikan dapil dia sendiri. Karena dipilih masyarakat tadi, kalau dia dengan nomor urut dia tidak memperhatikan, belum tentu memperhatikan dapilnya," ujarnya.

Ia menegaskan, sistem pemilu terbuka, akan memberikan kesempatan caleg atau kader partai yang berpeluang menjadi anggota dewan. Karena mereka menguasai dapilnya, dipilih masyarakat di dapilnya.

"Kami berharap proporsional tertutup tidak dilakukan, karena ini sudah demokrasi. Rakyat punya hak menentukan calegnya, yang diinginkan mewakili dapilnya. Apabila menggunakan sistem tertutup tentu caleg tidak di kenal masyarakat, dan kepentingan, keinginan di daerahanya tidak dilakukan, dan caleg terpilih pun tidak mau tahu nantinya," lanjutnya. 

Wacana Ketua KPU

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan wacana masyarakat bakal kembali ke sistem pemilu tertutup dengan mencoblos partai, bukan caleg. 

Sebagaimana pernah berlaku pada masa sebelum Reformasi. 

Wacana tersebut pertama kali mencuat, setelah Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyatakan, adanya potensi masyarakat mencoblos partai dalam Pemilu 2024 mendatang.

Diketahui, kedelapan fraksi yaitu Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, NasDem, PPP, dan PKS ingin pemilu caleg tetap sistem proporsional terbuka.

Sementara PDI Perjuangan mendukung sistem proporsional tertutup.

Ketua DPRD Bangka Belitung, yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Herman Suhadi, mengatakan, hal itu baru diwacanakan, sehingga belum tentu terlaksana.