Molen Kembali Maju Pilwako 2024, Pengamat Politik Sebut Mayoritas Petahana Ingin Lanjutkan Kekuasaan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kabar datang dari  Wali Kota Pangkalpinang,  Maulan Aklil  ia  mendeklarasikan diri siap maju dalam pemilihan Wali Kota (Pilwako) dan Wakil  Wali Kota Pangkalpinang pada 2024 mendatang.

Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung Ariandi A Zulkarnain, mengatakan, keinginan Wali Kota Pangkalpinang yang saat ini menjadi petahana, maju pada periode kedua dalam pemilu kepala daerah mendatang, harus menjadi ajang evaluasi kebijakan yang telah dilakukan dalam lima tahun belakangan.

"Apakah mendekatkan pada kemajuan bagi Kota Pangkalpinang atau justru menjauh dari visi misi yang sudah ditetapkan menjadi peta kebijakan dan pembangunan selama ini. 
Dalam sebuah penelitian 2017 yang dilakukan oleh Wawan Sobari, melihat bahwa ada tiga perilaku petahana dalam menjalankan hubungan politiknya dengan masyarakat dalam menuju periode keduanya," ungkap Ariandi kepada Bangkapos.com, Senin (16/1/2023). 

Baca juga: Pilwako 2024, Molen Deklarasikan Diri Siap Maju Dua Periode, Beberkan ini Alasannya

Baca juga: Lewat Kopi Pagi, Molen Kumpulkan Semua Pejabatnya, Inilah yang Dibahas

Dijelaskan Ari, pertama, praktik politik populisme pada periode pertamanya sehingga dianggap mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. 

"Kedua petahana menggunakan politik cepat saji, atau secara sederhana dimaknai sebagai politik dengan efek jangka pendek dan berupa program terselubung atau transaksi secara halus. Dan ketiga, berupaya meminimalisir rivalitas (rivalry) dalam ruang politik kebijakan," terangnya.

"Tentu kita semua sebagai masyarakat dan warganegara perlu mengukur bahwa kebijakan yang telah dilakukan oleh Wali Kota Pangkalpinang ini dalam tiga kacamata tadi," lanjutnya.

Baca juga: EKSLUSIF! Ini Detik-detik Molen ke Rumah Radmida Dawam Sampaikan Soal Jabatan Sekda Pangkalpinang

Baca juga: Wali Kota Pangkalpinang Lelang Jabatan Sekda, Maulan Aklil Ingin Pejabat yang Bisa Bawa Perubahan

Menurut Ari merujuk pada data kemendagri tahun 2020 dari 270 daerah yang menggelar pilkada, 236 diantaranya diikuti pasangan calon petahana (87,4 persen). 

"Data itu tentu menjadi cerminan bahwa mayoritas petahana berkeinginan untuk melanjutkan kekuasaannya pada periode kedua, terlepas dari capaian kinerjanya dianggap baik atau buruk bagi publik atau warga masyarakat," katanya.

Tentu Wali Kota Pangkalpinang yang akan maju sebagai petahana akan diuntungkan dengan program kebijakan yang telah dilakukan seharusnya menjadi satu sarana kampanye.

"Akan menjadi satu report pencapaian apabila mampu mengaktualisasi janji menjadi kebijakan dan program yang dirasakan publik. Namun, menjadi kritik bagi calon rival yang akan menjadi lawan pada pemilu mendatang apabila kebijakan petahana memiliki report buruk dalam 5 tahun kepemimpinannya," jelasnya (Bangkapos.com/Riki Pratama)