Anggaran Pilkada 2024 Dibebankan ke APBD, Diperkirakan Telan Hampir Rp0,5 Triliun Dana APBD

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan membebankan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APNB) dari masing-masing daerah.

Akademsi sekaligus Dosen STIE Pertiba Pangkalpinang, Suhardi membeberkan secara nasional penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 41,26 Triliun.

"Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak," kata Suhardi.

Dia memperkirakan di Bangka Belitung (Babel), setidaknya hampir Rp0,5 Triliun dana APBD akan tergerus pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

"Dengan kalkulasi rata-rata KPUD/Bawaslu pemkab/pemkot mengusulkan kebutuhan anggaran penyelelenggaranan pemilu sebesar 30 miliar, maka secara keseluruhan porsi APBD 7 kab/kota pada 2024 akan tergerus Rp210 miliar, dan dari APBD provinsi sekitar Rp260 miliar," katanya.

Dia tak menampik dana tersebut tidaklah sedikit dengan kapasitas fiskal daerah yang masih belum maksimal, apalagi kebutuhan dana pembangunan yang menjadi prioritas juga masih sangat besar.

"Tentu dengan adanya Pilkada serentak 2024 ini, anggaran pembangunan sektor lainnya tidak dapat berjalan massif seperti biasanya.

Jangan sampai hiruk-pikuk pemilu dan pilkada serentak 2024, justru menegasikan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Apalagi kondisi ekonomi global maupun nasional 2023 dan 2024 tidak menentu, karena bayang-bayang kekhawatiran resesi," kata Suhardi.

Sasaran-sasaran priotitas pembangunan khususnya urusan dasar dan urusan wajib tidak boleh terabaikan.

Bagaimana pun Pilkada serentak ini mandatori dan telah diputuskan undang-undang, kebutuhan anggaran penyelenggaraan merupakan suatu keniscayaan.

"Tinggal tindakan anggaran pemprov/pemkab dan pemkot sebaiknya melakukan efisiensi dan efektivitas dan membangun sinergitas dalam pelaksanaan anggaran dan pembangunan, ketika ada kegiatan atau program yang sama hendaknya dapat disatukan pelaksanaannya.

Masing-masing pemda harus mengabaikan ego kedaerahan dan ego sektoral mereka agar anggaran dapat tepat sasaran dan memberikan multiplier bagi pembangunan perekonomian," katanya.

Bagi penyelenggara Pemilu baik Bawaslu maupun KPUD pun demikian, hendaknya dicermati secara betul-betul dan sistematis kebutuhan dari anggaran Pilkada serentak, prinsipnya utamakan efektivitas, efisiensi dan outcome yang akan dicapai.

"Apalagi kalau kita perhatikan dari beberapa usulan KPUD yang sudah masuk pemda, anggaran yang diusulkan mengalami lonjakan yang signifikan dibandingkan dengan anggaran pilkasa serentak tahun 2020.

Upayakan ada kepekaan sosial dalam usulan dan eksekusi anggaran, tentu harus tetap proporsional dengan beban tugas yang akan diemban," katanya

Pemprov Konsolidasi dengan Pemkab

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah provinsi Bangka Belitung (Babel) akan mulai menganggarkan dana untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Tak hanya pemprov, hal ini juga berlaku bagi pemerintah kabupaten dan kota.

Hingga saat ini pemerintah provinsi belum bisa membeberkan nominal besaran yang akan dianggarkan untuk Pilkada 2024.

"Pemda menganggarkan 40 persen dari kebutuhan dana Pilkada. Pada tahun ini, pemprov sudah harus mengalokasikan dana terkait kebutuhan Pilkada, wajib. 2023 sudah mula," ujar Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Bangka Belitung, Fery Insani, Senin (30/1/2023).

Namun dalam penganggaran dana untuk Pilkada ini, pemprov harus melakukan konsolidasi dengan pemerintah kabupaten kota.

"Kita akan clear cair, masalahnya Pilkada akan diselenggarakan serentak, bupati dan walikota, maka kita menyarankan untuk sharing dana, berapa persen kabupaten, berapa persen provinsi," katanya.

Kesepakatan mengenai tugas masing-masing baik pemerintah provinsi dengan kabupaten kota perlu menjadi pembahasan.

"Yang pertama harus disepakati apa tugas masing-masing provinsi dan kabupaten kota, sebab akan berdampak pada mekanisme penganggaran.

Kedua, karena ini pada lokasi yang sama, pemilih sama, TPS sama, cuma menambah waktu, tadi hanya nyoblos bupati, menambah waktu juga pencoblos memilih gubernur. Itu harus disepakati berapa dikeluarkan pemprov dan kabupaten kota," jelasnya.

Dengan difokuskan penganggaran untuk Pilkada, Fery menekankan anggaran untuk pembangunan tidak bisa seoptimal biasanya.

"Masalahnya adalah , praktis tahun depan itu, kita tidak terlalu banyak belanja untuk penganggaran yang lain-lain, karena sudah cukup besar anggaran itu.

Kami tidak bisa mendahului berapa anggaran untuk Pilkada tapi hampir seluruh kabupaten kota, sebab kalau Pileg dan Pilres itu dari pusat. Jadi 2024 itu tidak terlalu banyak anggaran untuk pembangunan," katanya.

Di sela-sela anggaran yang harus difokuskan untuk Pilkada, pemerintah provinsi juga harus menganggarkan dana untuk belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sehingga tahun 2024, tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah provinsi dalam hal pembangunan daerah.

"Kita harus segera merekrut PPPK dengan memberi gaji dan tunjangan sesuai kemampuan daerah. Dalam kondisi PPPK harus dianggarkan, Pilkada tadi, maka 2024 tidak banyak yang dapat kita lakukan," katanya.

Sementara itu, pada sisi lain, semua program nasional akan segera diselesaikan.

lKalau pun pemerintah kabupaten kota berinisiasi untuk melakukan usulan projek berskala besar di tahun 2024 kemungkinan agak sulit, karena yang kemarin saja ingin segera diselesaikan.

Jadi kita sarankan teman-teman di kabupaten kota agar lebih cermat dalam penganggaran 2024. DAK tidak bertambah banyak, DAU juga tidak banyak, program nasional akan segera ditutup," katanya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)