Tolak Rencana Setop Ekspor Timah,  BPJ Ingatkan Jangan Korbankan Perekonomian Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya masih kukuh menolak rencana larangan ekspor timah.

Pria yang kerap disapa BPJ ini mengingatkan pemerintah pusat jangan mengorbankan ekonomi Bangka Belitung yang selam ini telah ditompang oleh komoditi timah.

"Jangan larang-larang saja, mitigasinya apa? kata kunci adalah jangan sekali-sekali mengorbankan ekonomi Bangka Belitung yang tergantung ekspornya 87 persen, dikorbankan untuk satu hal yang tidak jelas  dan belum ada mitigasinya, jangan korbankan," ujar BPJ, Senin (6/1/2027).

Dia menegaskan rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada Rabu (1/2/2023), untuk membuka cakrawala bahwa sebetulnya di sektor pertimahan itu sudah terjadi hilirisasi.

"Makanya kita undang Dirjen Minerba, dan Perindustrian, sudah ada hilirisasi dipertimahan. Sudah bergerak ke arah hilirisasi cuman hilirisasi seperti apa yang ingin didalami oleh pemerintah? pada rezim sekarang ini, kita ingin meminta penegasannya, barang sudah ada kok," kata BPJ.

Dia membenerkan pada sektor timah sudah terjadi pengolahan lebih lanjut, seperti tin plate, tin chemical, dan tin solder.

"Iya kita tidak menghendaki ada larangan ekspor, itu saja, bukan menjadi tujuan rapat kemarin, di rapat kemarin kita hanya ingin mengetahui situasinya seperti apa , kita juga ingin menanyakan kepastian RKAB untuk pertimahan," katanya,

Menurutnya, hilirisasi sudah berjalan namun BPJ mempertanyakan hilirisasi seperti apa yang diinginkan pemerintah.

"Saya tidak jelas, ini harus ditanyakan kepada Presiden sendiri, hilirisasi seperti apa yang beliau maksud, kalau dibandingkan mineral yang lain, timah harus menjadi contoh,

bagi mineral bauksit, tembaga, nikel, karena pengolahan tahap pertama timah itu sudah luar biasa, kalau yang lain baru berkutat pada proses ingin membangun industri peleburannya, sementara kita sudah lama, sudah selesai dengan isu smelter," kata BPJ.

Dia berharap komoditi timah tidak menjadi komoditi isu politik, dan dibeberkan bahwa pemerintah harus paham peran timah.

"Karena apa yang diminta sudah dilaksanakan di pertimahan, jangan komoditas timah jadi komoditas isu politik, kami tidak setuju.

Jadi timah ini bukan produk tapi suplemen, jangan salah pengertian, suplemen yang diperlukan dalam part, misalkan mau produksi komponen chip elektronik, timah bukan komponen tapi dia perekat, jadi gimana minta dalam bentuk hilirisasi, sudah ada, ingot itu sudah dalam bentuk hilirisasi," katanya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)