Tidak Ada Restorative Justice Bagi Pelaku Perdagangan Orang, 2 Tersangka TPPO di Myanmar Ditetapkan

BANGKAPOS.COM -- Pada Pertemuan 26th ASEAN Political Security Community (APSC) Council Meeting di Labuan Bajo, Selasa (9/5/2023) kemarin diantaranya membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

Terkait TPPO ini secara tegas Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan, penegakan restorative justice tidak berlaku pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Ditegaskan  Mahfud, hal tersebut  dimuat dalam pertemuan 26th ASEAN Political Security Community (APSC) Council Meeting di Labuan Bajo, Selasa (9/5/2023).

"Tidak boleh sekali lagi yang ini ada restorative justice atau penyelesaian damai di luar pengadilan, terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ini," kata Mahfud kepada wartawan di Media Center Hotel Bintang Flores, Selasa malam. 

Mahfud menyatakan, pihaknya meminta aparat penegak hukum agar memberikan hukumam setimpal bagi para pelaku TPPO.

"Saya ingin katakan, melalui forum ini terhadap mereka yang sudah ditangkap supaya aparat penegak hukum ini tegas, dan memberi hukuman yang setimpal," tegasnya.

Menurut Mahfud, pelaku TPPO ini tidak bisa diberlakukan restorative justice sekalipun korban telah memaafkan pelaku. Kata dia, negara yang harus melawan pelaku TPPO.

"Tidak boleh ada restorative justice meskipun korbannya memaafkan, negara tidak boleh memaafkan. Itu di dalam hukum pidana," ucapnya. 

"Di dalam hukum pidana itu, meskipun korban memaafkan, negara tidak boleh memaafkan. Penjahat itu lawannya negara, bukan korban yang harus dia lawan," tegasnya.

Meski begitu, Mahfud menyatakan, restorative justice dapat berlaku untuk tindak pidana yang tergolong ringan misalnya penyebaran berita bohong atau hoaks.

"Kita sekarang mengkampanyekan restorative justice, tetapi terhadap hal-hal yang ringan. Misalnya berita hoax sudah dimaafkan saja," paparnya. 

"Fitnah, pencemaran nama baik bisa didamaikan dengan restorative justice," lanjutnya.

Sebelumnya pemerintah Indonesia berhasil menyelamatkan 20 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 20 warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar.

Terkait kasus ini pihak Bareskrim Polri menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 20 warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar.

Dua tersangka itu bernama Anita Setia Dewi dan Andri Satria Nugraha.

Penetapan tersangka itu setelah penyidik melakukan gelar perkara.

"Pimpinan dan peserta gelar sepakat untuk perkara tersebut terlapor atas nama saudara Anita Setia Dewi dan Andri Satria Nugraha dapat ditetapkan sebagai tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam keterangannya, Selasa (9/5/2023).

Djuhandhani mengatakan keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menempatkan pekerja migran Indonesia (PMI) tidak sesuai dengan prosedur

Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan atau Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Saat ini, lanjut Djuhandhani, pihaknya tengah mencari kedua tersangka untuk ditangkap.

"Rencana tindak lanjutnya kita akan melengkapi administrasi penyidikan. Kemudian mencari dan menangkap pelaku," ungkapnya.

Diberangkatkan Secara Ilegal

Bareskrim Polri menduga 20 orang warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dikirim ke Myanmar secara ilegal.

"20 WNI tersebut tidak tercatat dalam lalu lintas imigrasi Myanmar. Sehingga diduga masuk Myanmar secara ilegal," ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam keterangannya, Kamis (4/5/2023).

Hasil penyelidikan sementara, puluhan WNI tersebut saat ini terdeteksi berada di wilayah Myawaddy, Myanmar yang di mana lokasi tersebut merupakan daerah konflik.

"Mereka dideteksi berada di Myawaddy, daerah konflik bersenjata antara militer Myanmar (Tat Ma Daw) dengan Pemberontak Karen," ucapnya.

"Otoritas Myanmar tidak dapat memasuki wilayah Myawaddy karena lokasi tersebut dikuasai oleh pemberontak," imbuhnya.

Karenanya, Djuhandhani mengakui, pemerintah Myanmar belum dapat menindaklanjuti kasus ini.

Meski begitu, Djuhandhani mengatakan pihaknya akan tetap melakukan koordinasi untuk nantinya para WNI bisa dievakuasi.

"Kemlu telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari cara agar dapat membantu para WNI tersebut," ungkap Djuhandani.

"Diantaranya Berkoordinasi dengan Regional Support Office BALI PROCESS di Bangkokb, berkoordinasi dengan IOM dan berkoordinasi dengan IJM (International Justice Mission)," tutupnya.

(Tribunnews.com) 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD: Tak Ada Restorative Justice Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bareskrim Polri Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus TPPO 20 WNI di Myanmar