Ombudsman Bangka Belitung Soroti Program My Pertamina, Minta SPBU Gunakan Layanan yang Sama

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Shulby Yozar Ariadhy ikut menyoroti penerapan kebijakan dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dengan aplikasi MyPertamina.

"Sejauh ini kami melihat perkembangan kebijakan PT Pertamina Patra Niaga terkait program subsidi tepat MyPertamina adalah pembatasan pembelian BBM Pertalite bagi yang belum terdaftar MyPertamina. 

Apabila ada tindakan menolak melayani pengendara roda empat mengisi BBM Subsidi karena alasan tidak terdaftar atau membawa QR Code oleh petugas SPBU merupakan tindakan tidak dibenarkan," kata Yozar, Jumat (19/5/2023) kepada Bangkapos.com.

Baca juga: Kebijakan Isi BBM Pakai Barcode di Pangkalpinang, Ada SPBU yang Boleh dan Tidak Boleh

Baca juga: Hidup Glamor, Kerap Pamer Kemewahan, Kini Rekening Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diblokir PPATK

Dia menyebutkan sebab hal ini menunjukkan ketidakseragaman SPBU dalam menjalankan program Subsidi Tepat MyPertamina.

"Sejauh ini pemerintah baru menerapkan skema Full Registrian pada BBM Solar Subsidi di regional Jawa bagian Barat (pembelian BBM Solar akan dilayani apabila sudah terdaftar, jika belum maka tidak dapat melakukan pengisian BBM), belum pada jenis BBM Pertalite," ungkapnya.

Dia menambahkan untuk mengatasi permasalahan ketidakseragaman ini, Pertamina Patra Niaga seharus menyosialisasikan kepada masyarakat terkait program kebijakan BBM Subsidi Tepat ini, skema apa yang digunakan apakah Full Registrian atau Full QR untuk BBM jenis Pertalite. 

"Selain itu, kami harap SPBU menggunakan standar layanan yang sama dalam melayani masyarakat mengisi BBM Pertalite. sejauh ini belum ada pembatasan pembelian pertalite, saat ini baru ujicoba Pertamina menuju subsidi tepat, salah satunya Kepulauan Bangka Belitung. 

Berdasarkan keterangan Anggota BPH Migas di media massa, bagi yang tidak menggunakan QR Code untuk sementara ini bisa mengisi 20 liter per hari," jelas Yozar. 

Baca juga: Maling Bobol Toko Emas Jebol Plafon, Emas Senilai Rp 1 Miliar di Brangkas Raib

Baca juga: Mau Tahu Prakiraan Cuaca di Kepulauan Bangka Belitung Besok? Begini Prediksi BMKG di 33 Kota

Ombudsman Bangka Belitung melihat program kebijakan ini telah menimbulkan berbagai persoalan pelayanan publik. 

"Kami telah menerima laporan dan konsultasi terkait Kebijakan Subsidi Tepat MyPertamina menggunakan QR Code, seperti penyalahgunaan identitas kendaraan akibatnya kendaraan tidak bisa mengisi BBM Pertalite. 

Selain itu, kami mendorong pelayanan SPBU dapat memberikan imbauan kepada pengendara untuk mendaftar kendaraannya di MyPertamina," saran Yozar. 

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)