Aksi Tolak Penambangan Timah di Perairan Rias dan Sekitarnya Dapat Dukungan HKTI, Ini Alasannya

Ketua Nelayan Batu Perahu, Joni Zuhri mengatakan, aksi tersebut mereka gelar merupakan aksi damai yang dilakukan oleh para nelayan.

Di mana pihak yang menuntut kehadiran Bupati Bangka Selatan di tengah-tengah mereka. Hal ini karena para nelayan masih menganggap Riza Herdavid sebagai pemimpin di Kabupaten Bangka Selatan.

“Kami cuma minta mau ketemu dengan Bupati itu saja. Kita masih menghargai dan menganggap Bupati masih Bupati kami,” ujar Joni kepada Bangkapos.com disela-sela orasinya.

Joni memaparkan, aksi damai itu dilakukan merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang pernah dilakukan beberapa hari lalu.

Nelayan dari empat wilayah sendiri menolak adanya aktivitas pertambangan sekitar perairan Batu Perahu. Bahkan pada hari ini para nelayan sudah mendapati dua ponton isap produksi (PIP) sudah beroperasi di perairan tersebut.

Padahal sebelumnya para nelayan sudah mendesak agar spontan tersebut tidak beroperasi di wilayah itu. Tentunya hal itu memancing emosi para nelayan. Imbasnya nelayan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Bangka Selatan.

“Memancing emosi para nelayan itu sudah pasti. Karena kurang lebih dua hari sebelumnya PIP itu sudah ditarik dan belum menyampai titik saat ini,” jelas Joni.

Di samping itu lanjut dia, berdasarkan pantauan para nelayan PIP itu sudah beroperasi sekitar pukul 14.00 WIB.

Padahal sesuai kesepakatan kedua belah pihak tidak ada lagi aktivitas pertambangan timah. Mulai dari perairan Tanjung Ketapang, Batu Perahu, Merbau, Rias, Gusung hingga Mempunai.

Akan tetapi pada hari ini hal itu tetap dilakukan. Oleh sebab itu para nelayan meminta ketegasan dari Bupati Bangka Selatan.

Ini dilakukan supaya daerah itu tetap kondusif. Padahal nelayan tidak pernah membuat kisruh soal pertambangan timah.

“Yang diharapkan mereka mungkin ingin kami melakukan sesuatu yang berbenturan dengan hukum. Seperti saya sampaikan tadi bahwa keinginan untuk bertemu dengan Bupati. Supaya Bangka Selatan tetap kondusif. Jangan sampai kesannya nelayan yang buat kisruh,” tegasnya.

Walaupun demikian kata Joni Zuhri, sejauh ini kalangan nelayan kerap mendapatkan intervensi.

Hal ini karena nelayan merupakan kaum minoritas. Bahkan para nelayan sendiri mengaku takut dengan keberadaan ratusan aparat penegak hukum di Perairan Batu Perahu.

Oleh karena itu pihaknya meminta atensi dari pemerintah pusat. Dalam hal ini panglima TNI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) hingga Kapolri.