Polemik Pertambangan di Toboali, DPRD Bangka Selatan Tegaskan Tetap Berpihak ke Masyarakat

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung memastikan diri akan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Hal ini imbas adanya konflik berkepanjangan antara nelayan dan penambang di daerah itu.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Samson Asrimono mengatakan, pihaknya mendukung nelayan Batu Perahu terkait penolakan penambangan di wilayah Rias dan sekitarnya. Terlebih jika kegiatan aktivitas pertambangan tersebut lebih banyak membawa keburukan daripada manfaat kepada masyarakat.

“Kami mendukung apa yang diinginkan oleh masyarakat dan nelayan,” ucap Samson kepada Bangkapos.com, Senin (29/5/2023).

Samson memaparkan, apabila masyarakat khususnya nelayan meminta aktivitas pertambangan timah di perairan itu dihentikan tentu pihaknya siap mengakomodasi untuk dihentikan.

Baik itu ada atau tidaknya izin pertambangan yang dilakukan di perairan itu.

“Sudah dari awal bahwa tidak peduli ada izin maupun tidak ada izin yang terpenting utamanya adalah kondusifnya rakyat Bangka Selatan,” bebernya.

Senada, Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Berry Febrianto menyebut, konflik pertambangan timah antara nelayan dan penambang sendiri sudah berlangsung cukup lama. Bahkan konflik serupa sudah sering terjadi berkali-kali.

Berkaca dari kejadian tersebut menurutnya, perairan wilayah Desa Rias dan sekitarnya tak layak lagi untuk ditambang.

Hal itu turut diperkuat oleh beberapa alasan, pertama merupakan kawasan wisata. Kedua di sana menjadi titik nelayan tradisional untuk mencari hidup mencari nafkah.

“Artinya ketika ada tambang yang hadir di sini dia akan menimbulkan konflik terus-menerus,” ungkap Berry.

DPRD kata dia, pada intinya menginginkan Kabupaten Bangka Selatan aman dan kondusif serta tidak terjadi konflik apa pun.

Hakikatnya usaha apabila banyak mudarat daripada syafaatnya dan menyengsarakan rakyat DPRD minta kegiatan itu dihentikan. Layaknya tujuan suatu negara, yakni untuk menyejahterakan masyarakat.

Pasalnya pihaknya tidak mau dengan adanya konflik tersebut menimbulkan pertumpahan darah dari kedua belah pihak. Maka dari itu pihaknya menyambut baik dengan diadakannya audiensi terbuka pada Selasa (30/5) besok. Dengan harapan mampu dicarikan jalan terbaik.

“Kami akan mendukung rakyat sepenuhnya kalau rakyat tidak setuju kami sebagai rakyat juga tidak setuju,” urainya.