Ekspor Pasir Laut Dibuka Lagi, Dewan Minta Dikaji Ulang Karena Pasir Babel Banyak Mineral Ikutan

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Presiden Joko Widodo membuka keran ekspor pasir laut, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, setelah 20 tahun dilarang. 

Pemerintah sebelumnya, melarang total ekspor pasir laut sejak 2003 melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Disebutkan alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Dengan dibukanya keran ekspor pasir laut, dikritisi oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung, Azwari Helmi.

Ia menyayangkan, terkait pemerintah yang kembali membuka keran ekspor pasir laut.

"Padahal kita sudah sepakat, pasir Babel baik di laut dan di darat banyak mineral ikutannya. Jadi sebaiknya pemerintah tidak membuka keran itu. Karena kita sudah paham sudah pernah dikaji sejak lama," kata Helmi kepada Bangkapos.com, Rabu (31/5/2023).

Ia menjelaskan, apabila keran ekspor pasir laut tetap dilakukan. Tentunya akan bedampak terhadap lingkungan dan kerugian dari sumber daya alam di Babel.

"Di dalam pasir itu ada mineral ikutan, tentu harganya lebih besar, dari harga pasirnya. tidak mungkin pemerintah tidak tahu. Seharusnya tidak diekspor, tertapi cukup diolah di dalam negeri," ujarnya.

Kemudian, yang menjadi persoalan lain, dikatakan Helmi, sumber daya manusia di Babel belum dapat memisahkan mineral ikutan dan belum adanya teknologi yang mumpuni.

"Sebaiknya kemampuan sumber daya manusia yang dibuka. Ini artinya, dahulukan keran sumber daya manusia. Karena khusus di Babel ini banyak mineral ikutan di dalam pasir itu, dan tidak dimiliki semua negara," terangnya.

Selain persoalan itu, dikatakan Politikus PPP ini, dampak lainnya seperti kerusakan lingkungan. Karena pasir akan diambil secara besar-besaran untuk diekspor ke luar negeri.

"Luar biasa kalau keran ekspor dibuka. Dampak lingkungan sudah pasti. Penggalian pasir akan dibuka secara besar-besaran dan berdampak luas di Babel," lanjutnya.

Lebih jauh, Helmi menegaskan, Babel tidak akan menerima banyak manfaat dan keuntungan dari dibukanya keran ekspor pasir. 
Tetapi, hanya akan menerima kerusakan lingkungan.

"Tidak menguntungkan Babel, tidak masuk PAD kalau merusak lingkungan ia," keluhnya.

Helmi mengharapkan, kebijakan dibukanya keran ekspor pasir laut dapat dipertimbangkan kembali oleh pemerintah.

Ia meminta, sebaiknya pemerintah mengembangkan potensi lain yang dapat dikembangkan di Babel selain dari ekspor pasir laut.

"Perlu dikaji ulang, mari kita bersama-sama gubernur, DPRD bersama rakyat menyuarakan dan kita berfikir positif untuk Babel," harapnya.
(Bangkapos.com/Riki Pratama)