Bangka Pos Hari Ini

Jelang Putusan Pemilu Terbuka dan Tertutup, Jokowi Ngopi Bareng Ketua MK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK Anwar Usman minumkopi bersama setelahacara pembukaan Jakarta Fair 2023.

|
Editor: nurhayati
Kolase Tribun Solo
Idayati, adik Jokowi dilamar Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. 

Oleh karena itu, akan ada sejumlah hal yang disiapkan mengenai sidang pleno pengucapan putusan itu.

Lebih lanjut, MK telah mengirimkan jadwal sidang pengucapan putusan kepada pemerintah,DPR, dan pihak terkait dalam gugatan tersebut.

“Para pihak pemerintah,DPR, pihak terkait, semuanya dikasih surat panggilan untuk hadirsidang. Hari ini, untuk perkara 114 itu sudah diagendakan nanti pengucapan putusan hari Kamis tanggal 15 Juni, jam 9.30WIB di Ruang Sidang Pleno bersama dengan beberapa putusan yang lain,” jelas Fajar.

MK diketahui telahmenggelar 16 kali sidang atas gugatan tersebut selama enam bulan, dimulai pada 23 November 2022 dan berakhir pada 23 Mei 2023.

Sepanjang persidangan,MK mendengarkan keterangan dari pemohon, pihak DPR, pihak Presiden, pihak terkait KPU RI, dan 16 pihak terkait lainnya.

Hasyim disanksi

Dilansir dari Kompas.com, gugatan nomor 114/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Demas BrianWicaksono (pengurus PDI-P), Yuwono Pintadi (anggota Partai Nasdem), Fahrurrozi, Ibnu Rach-man Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.

Kontroversi dan sorotan mencuat ketika Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari pada 29 Desember 2020 mengomentari adanya gugatan ini, yang belakangan ditafsirkan para elite politik sebagai bentuk dukungan

KPU RI atas pemilu legisltif sistem proporsional daftar calon tertutup.

Hasyim disanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akibat komentari ini.

Sementara itu, sedikitnya 17 pihak, termasuk LSM kepemiluan hingga partai politik, mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara ini.

Polemik timbul lagi setelah eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, mengeklaim mendapatkan informasit epercaya bukan dari internal Mahkamah bahwa

MK bakal memutuskan kembalinya sistem proporsional tertutup zaman Orde Baru.

Sementara itu, dari sisi tahapan pemilu, sejauh ini KPU RI telah melangsungkan pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) sejak 1 Mei 2023 menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka. (tribunnews/kcm)

Sumber: bangkapos.com
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved