Bangka Belitung Jadi Pilot Project Kartu Tani, Ombudsman RI Soroti Soal Kesiapan

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Bangka Belitung menjadi satu diatara provinsi yang menjadi pilot project dalam penerapan kartu tani yang dirancang khusus untuk melakukan alokasi pupuk subsidi kepada kaum petani.

Hingga saat ini penyebaran kartu tani dinilai belum optimal karena berbagai macam permasalan sarana dan prasana termasuk infrastruktur yang mendukung.

Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika ikut menyoroti kesiapan kartu tani di Bangka Belitung.

Dia menyebut, ada 81 kios tani yang akan diperiksa apakah terintegrasi dan sudah optimal untuk penerapan katu tani.

"Kita mau rapat dengan BRI terkait kesiapan kartu tani, prosesnya sudah terintegrasi digital. Ada tiga platform digital penyebaran kartu tani, yaknik milik himbara, PT Pupuk Indonesia, dan Kementrian Pertanian. Ombudsman mendorong tiga ini harus bersatu lebur dan Babel pilot projek kartu tani. Jadi paling telat besok sudah bisa kita running 81 kios ini, kalau belum kita paksa bisa running," ungkap Yeka, Senin (26/6/2023).

Dia mengungkap, saat ini penyebaran kartu tani belum optimal. Hal ini dikarenakan berbagai macam permasalan, baik sarana dan prasana termasuk infrastruktur mendukung, akses internet, aktivasi, dan perlunya literasi.

"Ada lima desa disni belum ada akses internet dan harus segera ada akses, sehingga pengunaaan kartu tani bisa diintergrasikan. Selanjutnya bukan memastikan ketersedian saran dan prasaran tapi petani harus siap. kalau pun belum siap, kami sampaikan alat tebus biar jadi optimasi," ujarnya.

Diakuinya, permaslaan pendataan mennjadi kontribusi paling tinggi pengunaan kartu tani. Untuk itu dikatakan Yeka, Ombudsman mengawangi persoalan ini untuk menyarankan pemerintah agar mencari alternatif penebusan kartu tani bisa dilakukan kelompok atau individu atau adanya mitigasi.

"Digitalisasi harus terealisasi dan integrasi serta harus melebur satu, apakah akan membuat kartu tani, solusinya. Untik itu dengan adanya alternatif BRI mendekatkan ke kios tani agar kartu tani aktif. Catatan kita terkhir karena saat ini pemerintah daerah tidak tegas dalam penerepan kartu tani. Tentunya nanti hasil ini akan saya laporkan dan memberi sadar agar kartu tani ini efektif," tuturnya.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)