Sistem CAT Dapat Cegah Praktik Korupsi Dalam Proses Rekrutmen CPNS 2023, Begini Kata KemenPAN-RB

BANGKAPOS.COM -- Hampir selama satu dekade, pemerintah menerapkan sistem computer assisted test (CAT) untuk merekrut pegawai negeri sipil (PNS).

Ternyata hal ini dilakukan bukan tanpa alasan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto.

Beliau mengatakan, pihaknya telah berupaya mengantisipasi praktik korupsi dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).

"Sudah kami sampaikan upaya agar tidak terjadi korupsi ya di dalam rekrutmen pegawai ini kan sekarang ini sudah terbuka lewat tadi computer assisted test yang semuanya sudah dengan sistem online," kata dia dalam Forum Merdeka Barat 9 ditayangkan secara virtual, Senin (10/7/2023) dikutip dari Kompas.com.

Beliau juga mengungkapkan, banyaknya peminat yang ingin bekerja menjadi bagian dari pemerintahan membuat segelintir orang memanfaatkan hal tersebut.

Sehingga kerap kali bermunculan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjanjikan sebuah kelulusan bagi para peserta.

Padahal sudah jelas hal tersebut adalah sebuah penipuan belaka.

"Kalau ada yang menawarkan sesuatu yang itu jelas-jelas penipuan."

"Satu lowongan (CPNS) itu peminatnya bisa ribuan. Ini yang membuat orang ya itu tadi, sekecil apapun kalau ada peluang seolah-olah bisa membantu itu kemudian dilakukan," kata Erwan.

"Padahal realitanya, Kemenpan yang membuat kebijakan makro dalam rekrutmen dan implementasinya dilakukan oleh BKN."

"BKN sudah menerapkan CAT ini sudah hampir satu dekade lebih, mestinya enggak ada lagi orang membayar untuk bisa jadi ASN," ujarnya.

Jika masih ditemukan hal semacam itu, Kementerian PANRB mengimbau agar masyarakat melaporkannya.

Nantinya oknum tersebut akan ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) maupun Kepolisian.

"Begitu banyaknya kasus-kasus penipuan tentu ini akan semakin efektif kalau pemerintah dibantu dengan melaporkan."

"Nanti kita akan bekerja sama dengan KPK dan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan hukum," pungkas Erwan.

Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya dijabat oleh Satya Pratama menjelaskan,

keterlibatan oknum PNS dalam kasus kecurangan seleksi CASN berpotensi sebagai bentuk pelanggaran berat.

Karena berkaitan dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan dan konsekuensinya pemberhentian tidak dengan hormat.

Konsekuensi tersebut merujuk pada Pasal 250 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Jo PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

Tahun ini, pemerintah berencana untuk membuka pendaftaran CPNS 2023 pada bulan September mendatang.

Jumlah formasi yang tersedia juga cukup banyak, mencapai 1 juta lebih formasi.

Pemerintah bahkan mengalokasikan sebanyak 20 persen dari jumlah formasi yang tersedia untuk fresh graduate.

Sementara sisanya dikhususkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK dan CPNS.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan, dengan pembagian formasi seperti itu, pemerintah mengharapkan CPNS 2023 bisa menyelesaikan persoalan tenaga honorer.

Sekaligus, kata dia, memberikan kesempatan kepada fresh graduate yang akan mengabdi kepada negara.

Meski begitu, jumlah formasi CPNS 2023 tersebut masih harus dikaji kembali.

Sebab hingga saat ini masih ada beberapa instansi yang belum mengirimkan usulan formasi CPNS 2023.

"Ini (jumlah) sementara setelah kita koordinasi di luar yang beberapa instansi pemerintah daerah dan pusat yang kemarin sampai deadline akhir tidak mengusulkan."

"Tapi nanti akan kami kaji lagi," tambahnya.

(Bangkapos.com/Fitri Wahyuni)