257 Formasi PPPK di Kota Pangkalpinang Disejutujui Menpan, Formasi Guru Paling Banyak Dibutuhkan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- 257 formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia untuk Kota Pangkalpinang.

Dengan rincian 187 PPPK guru, 48 tenaga kesehatan (Nakes), dan 22 tenaga teknis.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang mengajukan usulan PPPK sebanyak 273 formasi.

Baca juga: Bupati Berusaha Cari Win-win Solusion, Pemkab Bangka Selatan Minta Masyarakat Kepoh Tak Gegabah

Baca juga: Pemprov Babel Anggarkan Miliaran Rupiah untuk Bayar 10 Staf Khusus Gubernur

Kepala BKPSDMD Kota Pangkalpinang Fahrizal mengatakan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi prioritas kebutuhan seleksi calon ASN tahun 2023.

"257 formasi itu semuanya PPPK, tahun ini kita memang tidak ada CPNS. Karena formasi guru, nakes, dan tenaga teknis ini memang paling dibutuhkan," kata Fahrizal kepada Bangkapos.com, Rabu (9/8/2023).

Menurutnya, untuk pelaksanaan seleksi, Pemkot Pangkalpinang masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pusat.

"Alhamdulillah yang kita ajukan kemarin dan yang diterima tidak jauh beda, memang harapan kita banyak yang akan terserap," ungkapnya.

"Ketika juklak dan juknis sudah kami terima segera kami umumkan persyaratannya," tambahnya.

Diakuinya, formasi guru, tenaga kesehatan hingga tenaga teknis setiap tahunnya memang paling dibutuhkan di Kota Pangkalpinang.

"Memang guru yang paling banyak kita butuhkan saat ini, banyak guru kita yang pensiun serentak jadi formasi guru memang beberapa tahun terakhir sangat dibutuhkan. Dan ini momen baik untuk para honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi," ungkapnya.

Baca juga: Buron Kasus Lahan Transmigrasi Jebus Bangka Barat Ditangkap Tim Tabur Kejagung

Baca juga: Bom Bom Buka Bukaan, Sebut Banyak Keterlibatan Pihak Lain Dalam Kasus Korupsi Lahan Transmigrasi

Adapun kebutuhan PPPK pada seleksi CASN 2023 ini, lanjut Fahrizal, memang didominasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. 

"Sementara kebutuhan PNS dialokasikan untuk jabatan-jabatan fungsional atau keahlian lainnya sesuai kebutuhan instansi. Dan pengajuan tersebut memang berdasarkan kebutuhan daerah kita, hal ini sejalan dengan target pemerintah yang memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan," jelas Fahrizal. 

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)