Minimalisir Berita Hoaks dan Keterbukaan Informasi, Pemkab Basel Bekali Admin Ilmu Kelola Web

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Sejumlah admin website perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung kembali dibekali ilmu mengelola laman milik pemerintah.

Dengan harapan untuk keterbukaan publik, sehingga mudahnya akses informasi yang akan didapatkan oleh masyarakat. Kebijakan itu juga diambil guna meminimalisir timbulnya berita hoaks atau bohong.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bangka Selatan, Yuri Siswanto mengatakan, terdapat belasan admin website yang diberikan pembekalan dalam mengelola informasi yang akan disampaikan di website tersebut.

Dengan pelatihan tersebut mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Sehingga bisa mengelola website dengan baik dan menyampaikan informasi terbaru ke masyarakat.

“Dalam dua minggu ini, kita melakukan pelatihan dan pendampingan admin pengelola website perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan,” kata dia kepada Bangkapos.com, Kamis (5/10/2/2023).

Yuri bilang, pelatihan tersebut merupakan arahan langsung dari Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid. Langkah itu diambil guna setiap perangkat daerah lebih aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Terutama ihwal progres pembangunan hingga inovasi yang tengah dilakukan saat ini.

Tingginya permintaan keterbukaan informasi oleh masyarakat perlu disikapi dengan serius. Caranya dalam bentuk peningkatan pengelolaan website. Pengetahuan terkait pengelolaan website masing-masing perangkat daerah dan bisa mengelolanya secara mandiri. Sekaligus dapat menambah konten website berupa informasi dan sebagainya.

“Hal ini juga penting karena website perangkat daerah merupakan sarana untuk penyampaian informasi kepada masyarakat terkait program dan kegiatan yang dilakukan,” sebut Yuri.

Di samping itu lanjut dia, sasaran dilakukan pelatihan dan pendampingan petugas admin website perangkat daerah ini adalah semakin menguatkannya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Mereka berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik. Sebagaimana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Setiap PPID memiliki wewenang untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Baik terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan pelatihan seperti ini sangat penting dan berguna sekali untuk dilaksanakan, selain untuk keterbukaan publik. Juga untuk meningkatkan sumber daya admin-admin yang ditunjuk oleh setiap dinas.

“Ada beberapa dokumen yang memang harus dipublikasikan kepada masyarakat. Seperti rencana strategis, rencana kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP-Red) setiap perangkat daerah,” paparnya.

Kendati demikian kata Yuri, setelah mengikuti pelatihan para admin web dapat berkontribusi dalam hal menyampaikan informasi seputar kegiatan maupun informasi penting lainnya ke masyarakat. Kebijakan tersebut untuk meminimalisir berita bohong alias hoaks. Maka dari itu pemerintah terus berupaya memberikan dampak positif atas informasi yang disebarkan.

“Selain penguatan peran PPID dalam memanfaatkan website-nya juga merupakan upaya untuk meminimalisir berita palsu atau hoaks. Untuk itu, kami berharap agar pelatihan dan pendampingan petugas admin website memberikan dampak maksimal sesuai yang kita harapkan,” pungkas Yuri. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)