Alasan Mengapa Ketua MK Diminta Mundur dari Persidangan Batas Usia Capres, Ada Hubungan Keluarga?

"Kita semua tahu proses revisi UU di DPR sangat panjang dan berbiaya tinggi, sedangkan di MK lebih mudah, apalagi untuk kepentingan mereka sendiri," ujarnya.

Ketua PBHI Julius Ibrani juga menilai hal yang sama, kata dia, uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia Capres dan Cawapres syarat akan kepentingan.

Kepentingan yang disorot Julius adalah keberlangsungan kekuasaan Jokowi di pemerintahan. 

Menurutnya melihat dari latar belakang Ketua MK Anwar Usman dan pemohon uji materi batas usia capres-cawapres, yakni PSI, partai yang saat ini dipimpin Kaesang Pangarep, sulit untuk meragukan MK akan menolak permohonan pemohon. 

Seharusnya MK sedari awal sudah menolak uji materi batas usia Capres-Cawapres dengan dasar putusan-putusan sebelumnya mengenai kebijakan hukum terbuka atau opened legal policy. 

"Dari awal gugatan ini seharusnya ditolak, karena levelnya ada di kebijakan hukum terbuka yang dibentuk oleh penyusun UU, DPR atau diajukan Pemerintah ke DPR. Tapi sekarang kan bergulir sampai panjang," ujar Julius. 

Sebelumnya, Ketua MK Anwar Usman berjanji bahwa hubungan kekerabatan tidak akan memengaruhi putusan yang akan dibuat MK terkait gugatan syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). 

Hal itu dikatakan Anwar Usman dalam sidang lanjutan pemeriksaan permohonan nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 terkait gugatan Undang-Undang (UU) Pemilu mengenai syarat usia minimum capres-cawapres. "Nabi Muhammad, (jika) anaknya mencuri, akan dipotong sendiri tangannya oleh Nabi Muhammad, ya gitu ya," kata Anwar sebelum menutup sidang, Selasa (29/8/2023).