Jawaban Presiden Jokowi Saat Ditanya Apakah Gibran Cocok Jadi Cawapres Prabowo

BANGKAPOS.COM- Soal Gibran Rakabuming Raka yang kini didapuk sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto begitu menarik perhatian.

Tak terkecuali dari sisi sang ayah, Presiden Jokowi ketika mengetahui putra sulungnya itu mendampingi sang Menteri Pertahanan RI melaju di Pilpres 2024.

Lantas publik dibuat penasaran seperti apa tanggapan Jokowi terkait Gibran yang menjadi cawapres Prabowo?

Presiden Jokowi sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres.

Baca juga: Prabowo Capres Paling Tajir Saat Ini, Total Harta Kekayaannya Rp 2 Triliun

Menanggapi hal itu, presiden menyampaikan siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies - Cak Imin dan Ganjar - Mahfud.

"Semuanya cocok,” ucap Jokowi usai Apel Hari Santri Tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).

“Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok Pak. Pak Prabowo juga cocok," tambahnya.

Lebih lanjut, mengenai Gibran dan Prabowo, presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol.

"Tanyakan ke koalisi," ucap Jokowi singkat.

Jangan Terlalu Campuri Urusan Anak

Presiden Jokowi menyampaikan, tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka.

"Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui," ungkap Jokowi. 

"Keputusan semuanya, karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita," tambahnya. 

Kepala negara itu juga menjawab soal pernyataan Puan Maharani yang menyuruh wartawan mempertanyakan ke Jokowi sebenarnya memilih siapa untuk capres nanti.

“Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini," ucap Jokowi.

Sementara mengenai pengusungan Gibran sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo, Presiden Jokowi mengarahkan hal itu ditanyakan saja langsung ke parpol.

"Tanyakan, tanyakan ke partai politik," kata Jokowi.

"Itu wilayahnya partai politik, atau koalisi partai politik, atau gabungan partai politik, bukan urusan Presiden," tambahnya.

Dia juga sempat ditanyakan soal pertemuannya dengan Prabowo dan Airlangga Hartarto di Istana kemarin membahas tentang apa.

"Ya kan sudah satu minggu enggak ketemu, ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, (hari) Minggu, biasa kita dengan Menteri ketemu, laporan," ucap Jokowi.

Sementara soal Rapimnas Golkar, Presiden Jokowi menyerahkan urusan tersebut sepenuhnya ke parpol yang dimaksud.

"Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar," kata Jokowi.

"Urusannya apa Golkar melaporkan kepada Presiden? Enggak ada urusan," tambahnya.

Respon Jokowi soal Putusan MK

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam urusan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan bakal calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).

Hal tersebut disampaikan dalam keterangannya di sela-sela kegiatan kunjungan kerjanya di China World Hotel, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, pada Senin (16/10/2023).

“Saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan capres atau cawapres,” tegas Jokowi.

Hal tersebut merespons pertanyaan mengenai wacana putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan menjadi bakal cawapres pada pemilihan umum 2024.

Kepala negara itu menyebut, pasangan capres dan cawapres tersebut merupakan ranah partai politik.

“Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, jadi silakan tanyakan saja ke partai politik, itu wilayahnya parpol,” imbuhnya.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa putusan tersebut merupakan kewenangan yudikatif dan mempersilakan masyarakat untuk menanyakan langsung kepada MK.

“Mengenai putusan MK silakan ditanya ke Mahkamah Konstitusi, jangan saya yang berkomentar,” kata Jokowi.

Dia juga mempersilakan pakar hukum menilai atas putusan MK yang baru saja dikeluarkan ini.

“Silakan juga pakar hukum yang menilainya,” ucap Jokowi.

Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif,” pungkasnya.

(Bangkapos.com/Vigestha Repit)