Isu Dinasti Politik Jokowi Mencuat, Prabowo Pasang Badan Bela Presiden: Salahnya Apa? Semua Dinasti

BANGKAPOS.COM- Isu dinasti politik Jokowi merebak usai Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (Cawapres) di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Rupanya isu dinasti yang mengarah ke Presiden Jokowi bikin Prabowo pasang badan.

Prabowo menyebut tak ada yang salah dari hal tersebut kendati Gibran menjadi pendampingnya.

Ia sama sekali tak memandang hal tersebut sebagai masalah yang akan melanggengkan dinasti politik Jokowi.

Prabowo yakin, Jokowi dan keluarganya memang memiliki niatan untuk berbakti kepada masyarakat.

"Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah. Berpikir positif, ya," ucap Prabowo saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Senin (23/10/2023) seperti dikutip Kompas.com.

Menurut Prabowo, semua yang ada di Indonesia ini sebenarnya melakukan praktik dinasti.

"Oh, dinasti. Semua dinasti, Bung! Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang Ingin berbakti Apa salahnya, ya kan?" ujar Prabowo

Bahkan, Prabowo mencontohkan keluarganya sendiri membangun dinasti politik. 

Ia mengaku berada dalam keluarga yang turun temurun ingin mengabdi untuk rakyat.

"Saya juga dinasti. Saya anaknya Soemitro, cucunya Margono Djojohadikusumo. Paman saya gugur untuk RI. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti Patriot," ucap dia.

Prabowo niat bertemu Megawati

Setelah menggaet Gibran Rakabuming, Prabowo Subianto berniat ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. 

Niat Prabowo ingin bertemu Megawati yakni menyelesaikan persoalan Gibran dengan PDI Perjuangan. 

Sebab, Gibran hingga saat ini masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan dan juru kampanye Ganjar Pranowo - Mahfud MD. 

Keinginan bertemu Megawati itu disampaikan Prabowo usai Rapimnas Gerindra di Hotel Darmawangsa Jakarta, Senin (23/10/2023).

Diketahui, Prabowo telah mendeklarasikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Bacapres) pendampingnya.

Sementara Gibran merupakan anggota dari PDI Perjuangan.

"Saya sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega," ucap Ketua Umum Gerindra dalam tayangan Live di kanal YouTube Tribunnews, Senin.

"Masih menunggu," lanjutnya.Ketika ditanya apakah pertemuan itu akan terjadi malam ini atau besok, Prabowo menjawab tak mengetahui.

"Nggak tahu," jawab Prabowo singkat.

Prabowo Diduga Terlibat Nepotisme Anwar Usman 

Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turut dilaporkan atas dugaan nepotisme dalam putusan Mahakamah Konstitusi soal batasan usia. 

Sebelumnya, keluarga Jokowi telah dilaporkan atas dugaan nepotisme, yakni Jokowi, Anwar Usman, dan Gibran Rakabuming. 

Dugaan nepotisme ini dilaporkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus.

Petrus mengungkapkan ada nama menteri yang turut terseret selain keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus dugaan kolusi dan nepotisme terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres yang dilaporkan pihaknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/10/2023).

Menteri yang dimaksud Petrus adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno dan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto.

Petrus menyebut turut dilaporkannya Pratikno dan Prabowo berdasarkan temuan investigasi dari salah satu media online nasional yang disiarkan lewat sebuah siniar.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil investigasi tersebut, Pratikno meminta kepada KIM agar Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka segera ditetapkan menjadi cawapres dari Prabowo.

"Jadi kita bersumber dari investigasi salah satu media online nasional sebagaimana dalam sebuah podcast YouTube."

"Di situ sumber salah satu media online nasional tersebut bahwa pada beberapa minggu sebelum Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara Nomor 90, ada permintaan melalui nama Pratikno disampaikan kepada kubu Prabowo supaya nama Gibran segera ditetapkan sebagai bacawapres," kata Petrus dalam wawancara eksklusif di program Tribunnews On Focus yang ditayangkan di YouTube Tribunnews, Senin (23/10/2023).

Lebih lanjut, Petrus menyebut selain keluarga Jokowi, Pratikno dan Prabowo, ada beberapa orang lainnya yang turut dilaporkan ke KPK termasuk seluruh hakim MK yang turut memutus perkara batas usia capres-cawapres.

"Nama itu diantaranya Presiden Jokowi, Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, ada Pratikno, Prabowo Subianto, dan ada sembilan hakim MK, dan pemohon itu sendiri," katanya.

Dari sederet nama yang sudah dilaporkan itu, Petrus berharap KPK memanggil mereka untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

"Masyarakat hanya memberikan informasi dan laporan supaya KPK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, ya silahkan dia lakukan," ujarnya.

Petrus juga membeberkan sederet bukti yang telah dibawa dan sudah diserahkan ke KPK terkait kasus ini yaitu putusan MK Nomor 29, 51, 55, 90, 91, 92/PUU-21/2023 tertanggal 16 Oktober 2023.

Kemudian, risalah rapat perkara Nomor 90 dan 91/PUU-21/2023.

"Kemudian laporan dan surat somasi dari Pergerakan Advokat Nusantara kepada Mahkamah Konstitusi yang meminta seluruh hakim konstitusi supaya mundur uji materill untuk perkara 29, 51, 55, sampai perkara nomor 90 tetapi ternyata tidak diindahkan somasi itu."

"Sehingga pada 18 Oktober kemarin, TPDI menyerahkan laporan dugaan pelanggaran etik kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)," jelas Petrus.

(Bangkapos.com/Vigestha Repit)