Jokowi Dilaporkan ke KPK, Buntut Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres

“Seolah-olah ada unsur kesengajaan yang dibiarkan, dalam penanganan perkara ini.Itu yang kami lihat adalah dugaan kolusi nepotismenya antara ketua MK sebagai ketua majelis hakim dengan Presiden Jokowi, dengan keponakannya Gibran, dengan Kaesang,” kata Erick.

Oleh karena itu, Erick mengharapkan KPK menerima laporannya. Serta dapat menindaklanjuti dugaan kolusi dan nepotisme tersebut.

“Ini adanya dugaan kolusi nepotisme, gimana mau menegakan hukum. Ini berkaitan juga dengan masalah korupsi, tidak akan terjadi kalau
pemimpinnya sudah melanggar hukum, siapa yang mau di dengar, siapa yang mau dihormati,” ujarnya.

Hanya Asumsi

Menanggapi laporan tersebut pihak istana melalui Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Juri Ardiantoro menyebut laporan yang diajukan
TPDI tersebut harus dibuktikan terlebih dahuliu dan tidak berdasarkanB asumsi belaka.

“Menyangkut Pak Presiden dan keluarga, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai prinsip hukum:siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan,” ujar Juri.

“Jadi hati-hati melaporkan hanya dengan asumsi tanpa bukti. Apalagi yang dituduh adalah Presiden dan keluarga. Terhadap pihak lain yang dituduh saya tidak berkomentar,” tambahnya.

Tidak fair

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai, politik di Indonesia terkadang tak adil untuk pihak tertentu.

Hal ini dikatakan Prabowo merespons soal Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua MK Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep yang dilaporkan ke KPK.

Adapun mereka dilaporkan ke KPK atas dugaanB kolusi dan nepotisme.

“Ya saya terlalu tua, Gibran terlalu muda. Ini, ini, ini, itu, ya, ini namanya politik Indonesia kadangkadang tidak fair ya. Itu ya,” ujar Prabowo saat ditemui
di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (23/ 10). (Tribun Network/fik/ ham/wly/kcm) ham/wly/kcm)