Wabup Bangka Barat Ingatkan Honorer Hingga Kades yang Masuk DCT Jantan Mengundurkan Diri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Barat bakal mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT), calon legislatif (Caleg), pada Jumat (3/11/2023) hari ini.

Bersamaan dengan itu, Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, meminta, apabila ditemukan honorer, RT/RW, kades dan jabatan lain yang menerima gaji atau apresiasi dari APBD untuk segera mengundurkan diri.

"Sederhana gini, kita menjunjung tinggi apa sudah diatur baik di undang-undang baik Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mereka diharuskan mengundurkan diri," kata Bong Ming Ming kepada Bangkapos.com, Jumat (3/11/2023) di Rumdin Bupati, Bangka Barat. 

Ia meminta sejumlah caleg yang telah ditetapkan dalam DCT, diminta bersikap jantan, mengundurkan diri.

Apabila masih berhubungan dengan Pemkab Bangka Barat dan menerima gaji dari APBD.

"Minta mengundurkan diri, bagi yang belum mengundurkan diri, harus jantan, profesional sudah menjadi anggota partai politik. Apa lagi sebagai DCT di salah satu partai politik," jelasnya.

Dia menegaskan, sejauh ini belum ada laporan terkait pegawai honorer dan pegawai lainnya masuk dalam parpol untuk menjadi caleg.

Terkait sanksi, dikatakan Bong Ming Ming itu dilakukam berdasarkan aturan di PKPU.

"Saya belum melihat itu, tetapi itu wilayah di KPU dan bawaslu," terangnya.

Senada disampaikan, Ketua DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih.

Menurutnya, terkait honorer yang menjadi caleg dan masuk DCT seharusnya sudah dapat diselesaikan oleh KPU.

Tidak ada lagi, caleg yang masuk dalam DCT, masih menerima gaji dari APBD.

"Harus mereka sudah klir,  tidak ada lagi pegawai gunakan dana APBD. tidak boleh, beraktivitas dan itu KPU harus  koordinasi dengan pemerintah daerah, terkait calon calon itu," kata Marudur.

Tetapi, Marudur menilai, persoalan apakah ada honorer masuk DCT, dianggapnya sudah beres dan meminta sejumlah kalangan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu, berjalan dengan aman dan lancar.

"Kelihatan sudah beres, kami sudah mengimbau kepada kades, BPD untuk bisa menjaga netralitas, di dalam pemilihan legislatif dan Presiden 2024. Kita sinergi dari pusat hingga ke desa-desa, sehingga terjalin dengan baik, agar Pemilu berjalan damai," harapnya.

Kampanye

Untuk diketahui, KPU Bangka Barat mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif pada 4 November 2023.

Setelah melakukan pengumuman, selanjutnya masuk masa kampanye yang dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Dengan tahapan itu, KPU Bangka Barat telah melakukan koordinasi, terkait wilayah mana saja yang tidak dibolehkan dipasang alat peraga kampanye (APK) di wilayah Bangka Barat.

Komisioner KPU Bangka Barat, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Heni Apriyana, menjelaskan, alat peraga kampanye dapat dipasang diseluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat kecuali pada 
tempat yang dilarang.

"Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika. Kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Heni Apriyana, kepada Bangkapos.com, Kamis (2/11/2023).

Ia menambahkan, pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin.

Dari pemilik tempat tersebut
dan surat izin disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Barat dan Bawaslu Bangka Barat.

Untuk masa kampanye, dikatakannya, dilakukan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sehingga alat peraga kampanye dipasang diwaktu itu.

"Kewenangan itu bicara PKPU 15 mengatur hanya masa kampanye. Kalau sekarang belum masa kampanye. Baru menuju," katanya.

Dikatakan Heni, berkaitan dengan wilayah mana yang dapat dipasang alat peraga sosialisasi dan kampanye, menjadi kewenangan pemerintah daerah mengaturnya.

"Kalau bicara ke wilayahan berarti pemerintah, jadi kewenangan wilayah ada di pemerintah mentukan itu boleh dipasang untuk sosilisasi atau tidak. 

Karena kalau tertuang di PKPU 15  pasal 36 ayat 4 itu, mempertimbangkan etika, estetika kebersihan dan segala macam," jelas Heni. 

Ia menegaskan, saat ini belum masuk masa kampanye, sehingga tidak dibenarkan memasang APK disejumlah daerah yang dilarang.

"Kalau kami belum bisa membahasakan, karena ini masa kampanye. Masa sosialisasi itu kewenagan pemerintah. Kalau KPU bicara bukan rekom, dan sebelum bacaleg ditetapkan, ia melakukan solisiasi sesuai arahan etika estetika," harap Heni.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)