Siap-siap, Jika Tak Kantongi STTP Bawaslu Bangka Barat Bakal Bubarkan Kegiatan Kampanye

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Caleg maupun Capres telah diperkenankan untuk melakukan kampanye, termasuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK) disejumlah titik yang telah ditentukan di Kabupaten Bangka Barat.

Meskipun sejumlah peserta pemilu telah mendapat lampu hijau untuk berkampanye. Namun, ada aturan yang wajib dipenuhi oleh para caleg.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Deni Ferdian, mengatakan, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), wajib memahami regulasi sebagai dasar melakukan pengawasan pada tahapan kampanye.

Selain itu, Bawaslu, pada Selasa (28/11/2023) hari ini, telah memberikan bimbingan teknis pengawasan Pemilu, untuk menghadapi masa kampanye bagi pengawas adhoc di Kabupaten Bangka Barat.

"Kegiatan rakor ini, untuk menyamakan persepsi terkait telah masuknya tahapan kampanye, jadi banyak hal  harus kita samakan. Jangan sampai salah langah, kita berikan pembekalan. Intinya Bawaslu Babar, Panwascam dan PKD siap mengawasi pesta demokrasi," kata Deni kepada Bangkapos.com, Selasa (28/11/2023) di Hotel Yasmin Star Mentok. 

Deni menambahkan, yang perlu diantisipasi saat ini, saat melakukan kampanye apabila perserta pemilu tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian dapat diambil tindakan pembubaran.

"Dalam tahapan ini fungsi kami pengawasan dan sifatnya pencegahan, terutama ingin tahu kampanye di mana sesuai tempat atau tidak

dan STTP ada atau tidak. Apabila tidak memiliki kami dari Panwascam merekomendasi kepada PPK dan PPS untuk membubarkan," katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya saat ini terus bekerja untuk mengawasi tahapan kampanye dengan melakukan kroscek, benar atau tidak, kegiatan kempanye dilakukan dan sesuai dengan aturan yang ada.

"Untuk hari pertama ini, belum ada jadwal kampanye datang ke kita dari KPU untuk Parpol mana berkampanye di hari pertama ini. Tetapi apabila sudah ada yang melaporkan akan kita pantau ke lapangan," ujarnya.

Kemudian berkaitan tim kampanye dari tiga paslon capres dan capres yang dipantau Bawaslu Bangka Barat diketahu ketiganya sudah melaporkan, termasuk akun media sosial para caleg atau parpol di Bangka Barat.

"Sudah melaporkan, kita pantau juga yang tidak melaporkan, misalnya tidak memberikan berita hoak dan menyampaikan ujaran kebencian kita laporkan ke Polres Bangka Barat dan Kominfo," ujarnya.

Tawarkan Ide dan Gagasan

Masa Kampanye Pemilu 2024 telah dimulai hari ini. Pelaksanaan kampanye, dilakukan 75 hari, dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, peserta pemilu akan mempromosikan dirinya.

Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung,Ariandi A Zulkarnain, mengatakan, meskipun kampanye mulai dilaksanakan. Namun curi start sudah terjadi, seperti baliho sudah bertebaran dan media pengenalan diri sudah dilakukan oleh peserta pemilu.

"Hanya mekanisme ini diangap apakah menarik di 2024, dengan kampanye yang berjalan ini cukup menyita perhatian, dan diharap memberikan dampak positif. Karena tujuan kampanye prinsip dasar memasarkan menjadi marketing produk yang ditawarkan, dari gagasan, ide dan hal substansial menjadi ruang inti bagi kebutuhan publik," kata Ariandi kepada Bangkapos.com, Selasa (28/11/2023).

Ia menambahkan, apabila melihat kebutuhan publik pasar, media kampanye menggunakan baliho dan spanduk masih lebih efektif. 

Karena, menurutnya pemilih tidak ingin dipaksa untuk melihat iklan dan kampanye pemilu di Babel masih sangat umum mengunakan media baliho dan lainnya.

"Saya kira itu tidak memberikan dampak ke pendidikan politik, pendidikan politik itu subtansinya demokrasi, memberikan gagagasan ide dan lain lain. Pada ruang baliho dan lain yang muncul gimmick sensasi yang hanya ditujukan menarik perhatian saja," terangnya.

Sehingga, dikatakan Ariandi, perlu memberikan arahan dan perhatikan ke kelompok tertentu dalam melakukan kampanye politik dan pendekatan konvensional masih dibutuhkan, seperti tatap muka dan dialog terbuka.

"Tidak hanya bisa tergantukan secara langsung melaui media sosial dan platform digital. Hanya medsos itu memiliki ruang tidak terbatas, isu dan waktu sehingga mereka bisa melakukan media kampanye dalam waktu  tidak terbatas," ujarnya.

Ia mengiingatkan, konteks yang dilakukan dalam kampanye bagaimana menjalankan strategi kampanye yang bisa berefek pada ruang elektoral, bukan sekedar popularitas dan gimmick. 

"Obrolan politik ini tidak ini tidak bisa dihindari, seperti apa konsumsi bagi publik, isu di daerah lebih minim dibanding isu nasional faktor bagimana dimensi ini tertutup karena pemilu serentak. Pemilu ini membuat fokus obrolan terpecah, lebih membicarakan pilpres, padahal nanti 2024 ada pilkada di akhir tahun," katanya.
(Bangkapos.com/Riki Pratama)