Jawaban Gibran Soal Investor IKN, yang Ditanya Mahfud MD, Hingga Janji Jokowi Awal Bangun IKN

BANGKAPOS.COM--Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD, yang menyatakan bahwa investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih sepi.

Dalam debat cawapres, Mahfud MD mengungkapkan adanya ratusan hektar tanah di IKN yang diklaim dikuasai oleh pengusaha tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Gibran Rakabuming Raka membantah tudingan Mahfud MD.

Ia menyatakan bahwa sudah ada beberapa investor yang masuk ke IKN, bahkan menyebutkan nama dua grup Taipan Besar, yaitu Agung Sedayu dan Mayapada.

"Untuk menanggapi Prof Mahfud, setelah pulang debat mungkin bisa di Google, sudah banyak yang masuk, Mayapada, Agung Sedayu, dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres karena mereka pasti akan wait and see akan melihat stabilitas politik di Indonesia, terima kasih Prof," kata Gibran dalam Debat Cawapres di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Gibran menegaskan bahwa Agung Sedayu, salah satu perusahaan Indonesia, telah bergabung dalam proyek investasi di IKN.

Grup tersebut, yang dipimpin oleh Sugianto Kusuma alias Aguan, bersiap membangun pusat hiburan di Ibu Kota Negara baru tersebut dengan nilai investasi mencapai Rp20 triliun.

"Agung Sedayu akan membangun mal hingga hotel di IKN. Selain itu, ada juga nama-nama lain seperti Hermina yang akan membangun rumah sakit di ibu kota baru," ungkap Gibran.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, Agung Wicaksono, juga mengonfirmasi bahwa beberapa perusahaan, termasuk Agung Sedayu, akan terlibat dalam proyek-proyek di IKN.

Diperkirakan, nilai investasi yang diusung oleh perusahaan swasta mencapai Rp20 triliun.

Lebih lanjut, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/BKPM, menyebutkan bahwa beberapa konglomerat besar Indonesia, seperti Anthony Salim dari Salim Group, juga ikut berinvestasi di IKN.

Sementara itu, pemerintah akan memprioritaskan investor dalam negeri untuk membangun fasilitas umum seperti hotel, taman, gedung, sekolah, rumah sakit, dan mal di tahap awal pembangunan IKN.

Dengan adanya sejumlah pengusaha besar yang sudah terlibat dan berencana terlibat dalam investasi IKN, pernyataan Mahfud MD tentang sepinya investasi di IKN menjadi tanda tanya, dan isu ini menjadi salah satu sorotan dalam debat cawapres tersebut.

Janji Jokowi

Sebelumnya seperti diberitkan kompas.com Presiden Joko Widodo  sempat berjanji bahwa pembangunan ibu kota negara (IKN) tak akan membebani APBN.

Ia bahkan mengaku telah memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menyusun skema pembiayaan pembangunan yang paling baik.

"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," kata Jokowi dalam acara buka puasa bersama para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Senada dengan Jokowi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa pernah mengatakan, pembangunan ibu kota negara baru tidak akan memberatkan APBN dan menjaga kesinambungan fiskal.

Pemerintah juga berjanji akan menghindari utang jangka panjang, meskipun pemindahan IKN adalah proyek jangka panjang yang dimulai tahun ini.

"Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita jadi lebih punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang. Kita akan hindari itu," kata Suharso dalam konferensi pers IKN di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Belakangan investasi yang diharapkan didapat dari investor luar negeri rupanya tidak sesuai harapan.

Para pengusaha nasional kemudian dilibatkan dalam Proyek mercusuar Jokowi ini.

Belakangan Pembangunan IKN kemudian tetap mengunakan APBN dengan pesentase total mencapai 20 persen anggaran APBN.

Jokowi mengatakan, APBN akan digunakan untuk membangun kawasan inti IKN.

Kawasan inti yang dimaksud yakni kompleks Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian yang akan dibangun di tahap awal.

"Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya (pembangunan IKN) dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semuanya dari APBN," kata Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Estimasi Jokowi, biaya yang dibutuhkan untuk membangun kawasan inti IKN setara dengan 20 persen dari total anggaran yang diperlukan untuk membangun kawasan IKN.

Sementara, pernah disampaikan oleh Bappenas, anggaran total pembangunan IKN sebesar Rp 466,9 triliun.

Jika dihitung 20 persen dari angka total tersebut, maka dana APBN yang akan dipakai untuk membangun IKN yakni sekitar Rp 93 triliun.

Selain APBN, kata Jokowi, 80 persen dana pembangunan IKN akan diambilkan dari berbagai sumber, termasuk investasi langsung oleh investor.

"80 persen adalah baik KPBU (kerja sama pemetintah dan badan usaha), baik PPP (public private partnership), maupun dari investasi langsung oleh investor," kata dia.

Tuai kritik

Pembiayaan IKN yang sebagian dibebankan pada APBN ini dikritik sejumlah pihak. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri sempat menyinggung janji Jokowi soal pemindahan ibu kota tak akan membebani APBN.

Seiring dengan perubahan skema pembiayaan IKN, Faisal menilai bahwa proyek pemindahan ibu kota tak punya rencana matang.

"Masih ingat Pak Jokowi mengatakan saya pastikan pembangunan ibu kota baru tidak menggunakan dana APBN? Kita kan masih ingat itu," ujar Faisal kepada Kompas TV, dikutip pada Jumat (21/1/2022).

"Ini menandakan bahwa semuanya tidak dikerjakan dengan baik. Berarti informasi yang didapat Pak Jokowi itu ngawur," tambahnya.

Faisal menilai, presiden terlena dengan janji investor yang menawarkan dana untuk proyek IKN sebesar 100 miliar dolar.

Oleh karena dana itu sangat besar, Jokowi sesumbar proyek IKN tak bakal menyedot duit negara. Padahal, investor tak akan mengucurkan dana cuma-cuma.

"Nah, Pak Jokowi lupa bahwa investor itu menentukan syarat. Oke, saya (investor) kasih 100 miliar dolar tapi tolong, penduduk di ibu kota itu dalam 10 tahun ke depan ada 5 juta orang. Nah berhitung dia, dengan 5 juta orang, perlu rumah berapa, kantor, jalan, pasar, supermarket, RS, sekolah, ya untung pasti," ungkap Faisal.

"Sadar di tengah jalan Pak Jokowi, wah iya ya kita didikte, kita mau bangun ibu kota bukan supermarket, bukan kawasan bisnis, bukan kawasan industri, bukan kawasan perumahan. Kita membangun ibu kota yang kata Pak Jokowi, membangun peradaban juga," imbuhnya.

Baca juga: Menteri PUPR Sebut Tahapan Pembangunan di IKN Butuh Waktu Sampai 2045

Menurut Faisal, proyek IKN terlanjur didikte investor, sehingga konsep otorita tiba-tiba diperkenalkan. Padahal, UUD 1945 sebenarnya tidak mengenal konsep otorita.

Pakar ekonomi Universitas Indonesia itu berpendapat, dengan kondisi begini, seharusnya pemerintah menunda pembangunan IKN dan memastikan bahwa proyek ini direncanakan dengan baik, selain juga memastikan bahwa mayoritas warga menyetujuinya.

"Lah, mau bangun ibu tota tahun ini juga (tapi) dananya enggak jelas, baru akan dicari. Ini model pembangunan apa? Bukan metode Sangkuriang kan, bukan sim salabim. Ini mengurus negara," kata dia.

(Kompas.Com/ Kompas TV/Tribunnews.com/Bangkapos.com/Zulkodri)