Kinerja Pengelolaan Fiskal APBN 2023 di Bangka Belitung Tetap Terjaga dengan Baik

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemarin, Rabu (27/12/2023) melaksanakan press release Kinerja Pengelolaan Fiskal APBN data sampai dengan November 2023 di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Dari data tersebut, kinerja pengelolaan fiskal APBN sampai dengan November 2023 di Bangka Belitung terjaga dengan baik. 

Hal ini ditunjukan dengan membaiknya kondisi perekonomian di Bangka Belitung yang tumbuh di triwulan III 2023 sebesar 4,01 persen (yoy), inflasi gabungan kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan bulan November 2023 terkendali sebesar 3,87 persen (yoy), neraca perdagangan surplus 200,96 juta, dan adanya stimulus pemerintah yang mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi regional.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bangka Belitung, Edih  mengatakan, penerimaan Negara sampai dengan November 2023 lingkup Bangka Belitung sebesar Rp3,13 triliun atau 90,62 perseb dari target, terdiri dari penerimaan pajak sebesar 2,9 triliun atau sebesar 92,55 persen dan penerimaan bukan pajak sebesar 0,23 triliun. 

"Belanja negara sebesar Rp9.296 milyar atau 89,14 persen dari pagu. Kontribusi Transfer Ke Daerah masih mendominasi sebesar 70,87 persen dari total belanja negara," jelas Edih dalam rilis kepada Bangkapos.com, Kamis (28/12/2023).

Menurutnya, realisasi pendapatan daerah di Bangka Belitung sebesar Rp6,38 triliun atau sebesar 71,38 persen dari target dan Realisasi belanja daerah sebesar 7,35 triliun atau sebesar 73,81 persen dari pagu.

Penerimaan perpajakan sampai dengan November 2023 turun sebesar minus 11,40 persen. PPN Dalam Negeri kontraksi sebesar minus 11,1 persen karena peningkatan restitusi oleh sektor pertambangan timah atas dampak kebijakan pembebasan pengenaan pajak pasir timah. 

PPh 21 tumbuh 5,1 persen karena pembayaran atas gaji/bonus/insentif terutama pada sektor pertambangan dan industri pengolahan. PPh Badan tumbuh 7,4 persen karena kenaikan setoran masa angsuran dinamisasi PPh 25 pada sektor pertambangan dan perdagangan besar. 

"PPh Final terkontraksi minus 60,7 persen karena penerimaan dari kegiatan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang tidak berulang, jika PPS dikeluarkan maka PPh Final tumbuh 13,26 persen. PPh 22 tumbuh 2,3 persen karena peningkatan atas pembelian pasir timah," sebutnya.

Sementara Kepala KPP Pangkalpinang Arvin Krissandi menyebut, PPh 23 tumbuh 22,4 persen tumbuh atas pembayaran ketetapan pajak di periode ini pada sektor pertambangan timah. PBB Pertambangan terkontraksi sebesar minus 39,2 persen karena restitusi perusahaan sektor timah. 

PPN Impor dan PPh 22 Impor terkontraksi -7,8 persen dan -15,7 persen karena penurunan aktivitas kegiatan impor bahan baku antrachite serta barang modal pada sektor industri pengolahan dan transportasi pergudangan. 

"Kontraksi ini disebabkan antara lain dampak kebijakan pembebasan pengenaan pajak pada setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan peningkatan restitusi dari sektor pertambangan dan industri pengolahan, penurunan harga komoditas sawit dan timah dibanding tahun sebelumnya, serta peneriman dari kegiatan Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) yang tidak berulang," jelas Arvin.

Kepala KPPN Pangkalpinang Rafael Widiestumargianto menambahkan, tingkat pengangguran yang ada di Bangka Belitung.

Jumlah Angkatan Kerja yang selalu meningkat dan diiringi dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan semakin luasnya lapangan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Namun demikian, menurutnya, data TPT tahun 2023 menunjukkan bahwa proporsi pengangguran terbesar adalah yang berasal dari lulusan universitas. Hal ini menandakan kurangnya lapangan pekerjaan disektor formal atau yang memerlukan pendidikan tinggi.